Uncategorized

Anak Buah Gubernur Sumsel Alex Noerdin Akhirnya Ditahan Kasus Korupsi Dana Hibah

PALEMBANG,BritaBrita.com–Terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pemprov Sumsel Tahun 2013, Laonma Pasindak Lumban Tobing langsung merangkul dan menenangkan istrinya, Olga yang langsung menyambutnya dengan isak tangis di bangku pengunjung.

Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel tersebut awalnya bersikap tenang saat Majelis Hakim yang diketuai Saiman, membacakan penetapan penahanan terhadap dirinya selama 30 hari, usai menyampaikan putusan sela, pada sidang di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Kamis (6/4/2017).

Namun ia tak kuasa melihat istri dan kerabatnya yang bersedih atas penahanan dirinya.

Isak tangis sang istri beserta kerabat lainnya membuat Laonma harus berusaha menenangkan sembari berjalan keluar sidang menuju kendaraan.

Sembari berkata sudah…sudah… ia terus memeluk sang istri dan langsung pergi ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Palembang.

Saat sudah dalam mobil, Laonma terlihat langsung melepaskan kartu identitasnya yang selama ini selalu terpasang di saku bajunya.

Saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media atas penahanan dirinya, Laonma mengatakan tetap mengikuti proses.

“Kita ikuti saja, karena memang sudah keputusan dari majelis hakim dan bagian dari proses. Maka kita ikuti dulu. Sekarang bukan soal kecewa atau tidak, kita berdoa saja ya kawan-kawan, mohon doanya,” ujarnya yang langsung berlalu.

Terkait penahanan Kepala BPKAD Sumsel tersebut, Staff Ahli Hukum dan Pemerintahan Pemprov Sumsel Permana menuturkan, pihaknya akan melihat dulu. Karena setelah ini akan ada sidang-sidang berikutnya.

“Biar nanti Pak Gubernur yang akan mencari jalan keluar, apakah nanti akan ada pelaksana tugas (Plt), untuk menjalankan roda keuangan di Pemprov Sumsel,” jelasnya.

Saat disinggung apakah nanti Gubernur Sumsel Alex Noerdin akan menjadi saksi, Permana mengaku belum tahu.

“Karena sidang ini masih panjang, saksi-saksi yang akan dihadirkan pihak kejaksaan juga belum ada. Tadi juga kita dengarkan bersama, demi keamanan bersama bahwa kawan kita mulai hari ini ditahan selama 30 hari,” jelasnya seperti dinukil dalam laman tribun sumsel.

Sama halnya untuk terdakwa lainnya, Ikwanudin yang menjabat selaku kepala Kesbangpol tahun 2013, juga ditahan dalam agenda putusan sela. Majelis hakim diketuai Saiman SH MH, menolak eksepsi yang diajukan kedua terdakwa.

Majelis Saiman, dengan hakim pendamping Harizona SH MH dan M Abu Hanipah SH MH, untuk nota eksepsi terdakwa Laonma PL Tobing, melalui kuasa hukumnya, Albab Setiawan SH menyebutkan bila dakwaan JPU, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga meminta agar majelis hakim membatalkan dakwaan JPU.

Namun Saiman, dalam pembacaan jawaban eksepsi mempunyai pertimbangan berbeda. “Uraian Jaksa sudah jelas, lengkap, dimana waktu dan lokasi kejadian sesuai pasal 143 ayat 2 a dan hurup b KUHP dan Pasal 56 huruf a, tentang syarat formal dan material telah terpenuhi,” jelasnya.

Maka pengadilan menyatakan surat dakwaan JPU dinyatakan sah, sehingga tidak ada batal di mata hukum.

“Dakwaan jaksa sudah dalam ranah pembuktian, maka harus dinyatakan ditolak eksepsi terdakwa. Surat dakwaan JPU telah memenuhi sarat formal dan materil. Pengadilan memerintahkan bahwa pemeriksaan terdakwa tetap dilanjutkan dalam tindak pidana korupsi,” tegas Saiman.

Tidak berbeda dengan rekannya, eksepsi Ikwanudin juga ditolak majelis hakim, nota keberatan diajukan melalui penasihat hukumnya Abu Yazid SH, melayangkan keberatan atas surat dakwaan JPU, yang dinilai tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Atau didakwa memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 dan UU no 20 tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1.

Bahwa dakwaan JPU menurut majelis hakim uraian dakwaan lengkap, waktu lokasi dan uraian dakwaan JPU sangat jelas.

“Maka tidak ada alasan menolak atau membatalkan surat dakwaan, sesuai pasal 143 ayat 2 a dan hurup b KUHP Pasal 56 huruf a. Serta Menangguhkan biaya dakwaan hingga putusan akhir” timpal Saiman.

Majelis pun membacakan surat penetapan putusan sela. Bahwa terdakwa Laonma PL Tobing, dan Ikhwanudin sebagaimana dikenakan pasal 18 no 31 tahun19 99, diubah no 20 tahun 2001 No 31, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, tentang tindak pidana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menimbang perlu melakukan penahanan terdakwa.

“Paling lama penahanan selama 30 hari sampai Mei 2016. Penahan kedua terdakwa demi proses penyelidikan. Maka sidang kita lanjutkan pekan depan dengan agenda, keterangan saksi-saksi” tegas Saiman.

Ada pun eksepsi kuasa hukum Ikhwanudin yakni Abu Yazid, mengatakan bahwa kliennya Ikhwanudin, sebagai kepala Kesbangpol telah melakukan verifikasi dan evaluasi sesuai aturan kepada para penerima ormas, tetapi penentu ormas yang menerima adalah pihak TPAD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Disebutkan Yazid, bahwa sebanyak 360 Ormas dan LSM telah menerima dana Rp 30 Milyar hingga 25 Februari 2013 ada tambahan dana Rp 5 milyar dengan total keseluruhan Rp 35 milyar. Dari hasil verifikasi ditemukan ketidak sesuain antara data jaksa penuntut dengan laporan kliennya.

“Ketidak sesuaian antara jaksa penuntut dan data laporan, untuk data laporan klien kami ada 126 ormas dengan massa berdirinya kurang 3 tahun. Berbeda dengan data jaksa penuntut ada 137 Ormas dan LSM, namun seharusnya pihak penentu verifikasi adalah tim TAPD. Maka dakwaan Jaksa Penuntut tidaklah jelas,” ungkap Yazid.

Maka dari uraian pasal ini, pihaknya menilai dakwasaan jaksa penuntut tidaklah tepat. Dakwaan pasal jaksa penuntut tidaklah sesuai fakta hukum yang terjadi. Semestinya dakwaan ditujukan kepada Tim TPAD yang mempunyai kewenangan sepenuhnya para penerima dana hibah.

Sementara Albab Setiawan sebagai kuasa hukum Laonma PL Tobing, ia menilai Jaksa Penuntut saat membacakan isi tuntutan tanpa melihat fungsi kliennya terlebih dahulu selaku Kepala BPKAD.

“Tugas klien kami sesuai UU hanya mengusulkan anggaran bukan menentukannya. Kemudian dalam surat dakwaan tidak ada verifikasi, namun dibagian lain ada. Oleh sebab itu, kami meminta majelis hakim membatalkan tuntutan JPU karena tidak sesuai. Untuk status hukum terdakwa sebagai tersangka juga dicabut, serta dipulihkan harkat dan nama baiknya,” terangnya.

Sebelumnya, untuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Tumpal Pakpahan menilai perbuatan kedua terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp 21 miliar. Telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut JPU Tasjrifin, kedua terdakwa telah melakukan tipikor secara bersama-sama mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos 2013. Total kerugian negara sebesar Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 2,3 triliun. Yakni melakukan tipikor bersama-sama. Namun dengan peran dan nominal korupsi keduanya berbeda.

Terdakwa Ikhwanudin diduga memberikan bantuan dana hibah dan bansos kepada LSM dan ormas tanpa melakukan verifikasi dan evaluasi kepada penerima. Alhasil, ada 382 dari 2000-an penerima yang bermasalah dengan total penyelewengan sebesar Rp 16 miliar. Dalam kasus ini diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan fiktif, tidak sesuai peruntukan, dan terjadi pemotongan.

Berbeda dengan Laonma L Tobing diduga mencairkan bantuan hibah dan bansos kepada 75 anggota DPRD Sumsel. Proposal dengan tujuan penambahan biaya reses diajukan tanpa prosedural dengan total bantuan sebesar Rp 5 miliar.

Editor : Syl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button