JAKARTA,BritaBrita.com – Direktur Indonesia Human Rights Commite For Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan mengatakan harus ada upaya konkret dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusian (Kemenkumham), untuk melakukan penjagaan ekstra ketat di setiap lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia.
“Harus ada satu tindakan konkret dari Kemenkumham untuk melakukan upaya pengetatan terhadap lapas-lapas,” ujarnya di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Selain itu, lanjut dia, lembaga pimpinan Yasonna Hamonganan Laoly itu juga harus mengadakan evaluasi menyeluruh di seluruh jajarannya. Kata dia, Kemenkumham harus memilah-milah tahanan yang harus menerima hukuman ringan, sehingga mereka tak perlu mendekam dibalik jeruji besi.
“Penindakan pidananya itu adalah tindakan terakhir, agar kapasitas itu tidak terus penuh. Karena mungkin upaya untuk menghadirkan lapas-lapas baru pemerintah cenderung kurang mampu,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, Kemenkumham mesti menindak pegawainya yang nakal. Apabila, lanjut dia, mereka terbukti membantu dan memfasilitasi narapidana dalam pelariannya dari lapas.
“Pilihannya kan dilakukan pemecatan terhadap orang yang terbukti melakukan pelanggaran ikut bekerja sama dengan napi atau memfasilitasi napinya untuk lakukan pelarian,” pungkasnya seperti dinukil dalam laman okezone.com.
Sekedar informasi, ratusan tahanan Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, melarikan diri ketika hendak melaksanakan Salat Jumat pada 5 Mei 2017, dengan cara membobol pintu rutan tersebut. Peristiwa kaburnya para warga binaan itu terjadi setelah adanya kerusuhan yang dipicu tuntutan dari para narapidana. Sedianya, tuntutan narapidana adalah ihwal kelebihan kapasitas.
Editor : Syl
