POLITIK

Muslim Indonesia Cari Keadilan pada Vonis Ahok

JAKARTA,BritaBrita.com – Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan yang berasal dari sejumlah elemen yang akan menggelar aksi unjuk rasa saat sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan dalam perkara dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan, berdasarkan surat pemberitahuan yang diterimanya itu, ada sekira 5.000 massa kontra Ahok akan menggelar aksi saat sidang vonis gubernur DKI Jakarta tersebut.

ahok-ketawa

“Total massa 5.000 itu, yang berasal dari kontra saja, sudah ada pemberitahuannya,” ungkapnya seperti dinukil dalam laman okezone.com.

Sementara itu, Argo mengatakan, untuk massa yang berasal dari kelompok pro Ahok masih belum diketahui secara pasti jumlah yang akan ikut aksi unjuk rasa di Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Yang pro ada juga, ada ribuan juga tapi belum diketahui secara pasti, belum ada pemberitahuan,” pungkas mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur tersebut.

Keadilan Hukum di Indonesia Teruji saat Vonis Ahok

Majelis hakim akan memutuskan hukuman terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terdakwa perkara dugaan penistaan agama, pada Selasa 9 Mei 2017.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai keadilan di Indonesia akan diuji manakala majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menjatuhkan vonis terhadap Ahok, yang sebelumnya hanya dituntut satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Ahok dihukum melalui pengadilan jadi karenanya pengadilan besok, para hakim besok betul-betul berada dalam posisi apakah di Indonesia ini memang betul-betul keadilan hukum masih ada,” jelas Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2017).

Merujuk pada kasus-kasus penistaan agama yang berujung pada dijatuhkannya hukuman kepada pelakunya, Hidayat berharap Ahok juga dijatuhi hukuman. Menurut Wakil Ketua MPR ini, hukuman terhadap penista agama tak boleh memandang jabatan, agama, maupun suku atau ras seseorang.

“Macam-macam orang Indonesia yang pribumi melakukan penistaan agama dikenakan sanksi hukuman tuh. Ada agama Islam, non Islam dikenakan sanksi hukuman tuh. Bagaimana dengan Pak Ahok besok. Akan membuktikan bahwa apakah di Indonesia masih ada keadilan atau tidak,” jelas Hidayat.

Hidayat menegaskan, hukum harus ditegakkan bila seseorang berbuat salah, apapun latar belakang serta kedudukan orang tersebut. Dengan begitu, rasa keadilan akan dirasakan masyarakat dengan baik.

“Ini bukan masalah pribadi, ini bukan masalah sentimen ras suku agama, ini masalah keadilan dalam penegakkan hukum. Saya berharap besok kita saksikan hukum yang adil tegak-setegaknya,” pungkasnya.

Editor : Syl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button