POLITIK

Bawaslu Provinsi Sumsel Di Demo Aliansi Mahasiswa Bumi Silampari

BritaBrita.com, PALEMBANG – Menyikapi hasil keputusan penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 004/BAWASLU-PROV.SS/TU.00/VIII/2017 telah banyak menuai protes dan kecaman.

Salah satu protes ini disampaikan oleh puluhan Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bumi Silampari yang melakukan aksi simpatik  terkait dengan penetapan 3 (tiga) nama sebagai anggota Panwaslu Kota Lubuklinggau, Kamis (3/8/2017).

Galih Saputra selaku koordinator aksi simpatik menuturkan, bahwa masyarakat melalui Mahasiswa di Bumi Silampari telah mengendus bau nepotisme dan politis yang syarat dengan money politic terkait dengan penetapan ketiga nama anggota Panwaslu yang baru saja ditetapkan pada beberapa hari lalu.

Para aktivis dari Aliansi Mahasiswa Bumi Silampari (AMBS) tersebut juga memaparkan bahwa sinyalemen tersebut kuat karena diduga ketiga anggota Panwaslu terpilih cacat dari segi etik dan hukum.

Pertama adanya indikasi salah satu nama merupakan karib kerabat dari salah satu komisioner Bawaslu yang langsung menjadi penilai, penentu, dan penetap anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan seterusnya ia juga merupakan pendamping desa.

Kedua massa aksi juga menduga bahwa MI merupakan Calon Anggota Legeslatif (Caleg), kendati kalah namun pencalonan dan penetapannya sebagai anggota Panwaslu Kota Lubuklinggau jelas melanggar UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dan ketiga MU secara kridibelitas atau track record menjadi sorotan tajam, Karena MU pernah merupakan penyelenggara pemilu di tingkatan Kecamatan pernah mendapat peringatan keras dari KPU Kota Lubuklinggau atas pelanggarannya pada Pemilu Legeslatif.

Menurut galih, pihaknya saat ini sedang merapikan alat-alat bukti, karena tahapan gerakan AMBS selanjutnya adalah menyampaikan surat pengaduan masyarakat berikut dengan alat-alat bukti yang akan langsung disampaikan ke Bawaslu RI dan DKPP.

Aksi di Lubuklinggau adalah Aksi Simpatik dengan melakukan penyebaran selebaran sebagai symbol matinya demokrasi.

Dalam orasinya juga massa aksi mengkhwatirkan apabila endusan pihaknya benar maka proses penseleksian Panwaslu kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Khusus Kota Lubuklinggau merupakan entry point atau pintu masuk pelanggaran pemilu baik pada Pilkada serentak 2018 maupun pada Pileg dan Pilpres dan 2019.

“Maka dari itu penetapan anggota Panwaslu Kota Lubuklinggau harus kita lawan,” tutupnya. (Ril)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button