JAKARTA,BritaBrita.com-Susi Pudjiastuti sangat menyukai laut. Menteri kelahiran 15 Januari 1965 ini sejak kecil memang sudah akrab dengan laut. Ia lahir di Pangandaran, kawasan yang terkenal dengan pantainya yang menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat. Sejak kecil pula ia sudah berinteraksi dengan laut, juga ikan dan para nelayan.
“Karena saya juga tinggalnya di desa nelayan. Ikut melaut, makan ikan,” kenang Susi.
Kesibukannya sebagai pejabat tidak bisa membuatnya melupakan laut. Bukan semata karena jabatannya memang terkait dengan laut, tapi karena laut memang sudah menjadi bagian intim dalam kehidupannya. Jika sudah jengah dengan jadwal padat yang menyandera dirinya, ia akan pergi ke tengah laut.
“Being nobody. Being just no one, being ordinary people. [Perasaan itu] bukan lagi berkurang, saya tidak punya lagi. Kecuali di tengah laut, harus jauh dari orang, harus di tengah,” ujarnya.
Seperti dinukil dalam laman Tirto.id, redaksi tersebut berkesempatan mewawancarai Susi Pudjiastuti pada 13 Juli 2017. Ia menerima kami di rumah dinasnya pada pagi hari. Dengan pakaian olahraga, lengkap sepatu kets yang masih terpasang di sepasang kakinya. Ia juga memanggil beberapa pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantunya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis atau pemaparan data.
“Kalau Anda tanya soal kebijakan saya yang jawab, kalau detail data-data biar orang KKP yang jawab,” katanya.
Sebagaimana kesan yang tertangkap oleh publik, Susi memang blak-blakan. Perempuan yang mengaku bisa mencium aroma laut dari jarak lima kilometer dari pantai ini tak segan menyebutkan nama-nama dalam situasi on the record.
Tujuh Samurai dan Krisis Garam
Kelangkaan garam terjadi dalam sebulan terakhir. Dampaknya cukup jelas: kenaikan harga garam. Yang ikut repot bukan hanya rumah tangga yang membutuhkan garam, melainkan juga industri. Sebab, kelangkaan garam dan kenaikan harga garam ini juga dirasakan oleh industri yang menggunakan garam industri untuk bahan baku, seperti produksi ikan asin dan kerajinan kulit (baca: Efek Domino Krisis Garam).
PT Garam, BUMN yang diberi hak untuk melakukan impor garam, juga terbelit masalah. Bareskrim Mabes Polri menetapkan Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono, sebagai tersangka dalam kasus korupsi tindak pidana penyimpangan impor dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.
Menurut pihak kepolisian, Achmad Boediono mengubah rencana importasi garam konsumsi menjadi garam industri untuk menghindari bea masuk 10 persen. “Dengan tidak dibayarnya bea masuk 10 persen saja, diperkirakan merugikan negara sedikitnya Rp3,5 miliar,” kata Brigjen (Pol) Agung Setya, direktur tindak pidana ekonomi khusus Bareskrim Polri.
Susi Pudjiastuti mengkritik penanganan kepolisian terhadap dugaan korupsi oleh petinggi PT Garam. Tidak hanya itu, ia mengatakan kartel garam sangat memengaruhi tak cuma dalam kasus yang melibatkan PT Garam tapi juga dalam tata kelola garam di Indonesia.
Apa yang sebenarnya terjadi dengan PT Garam?
Mereka importir satu-satunya untuk garam konsumsi. Supaya [mudah] diatur kapan petani panen, kapan tidak. Rupanya PT Garam dikerjain sama mafia yang suka impor-impor itu, dilaporin ke polisi. Dengan dasar, katanya, yang diimpor garam industri. Sebetulnya, mau garam industri, mau garam konsumsi, garam ya sama saja.
Tidak ada spesifikasi bedanya?
Tidak ada. Itu blunder pejabat sebelumnya, dibodohin sama anak buahnya, [bahwa] garam industri tidak bisa dimakan.
Kartel itu soalnya dia untung banyak tiap tahun. Dia beli Rp600, jual Rp2000 at least. Terus dia beli garam petani, impornya pada saat petani panen, [dapatlah] harga petani cuma tinggal 200 perak [karena stok berlimpah, harga petani turun]. Dioploslah sama dia. Jualnya di pasar 2.000 perak. Kalau dia beli Rp200, [atau] taruhlah dia beli Rp400 garam petani, padahal petani kan HPS-nya (harga perkiraan sementara) Rp600. Rp400 tambah Rp600, kan, seribu. Bagi dua: 500 perak. Dia jual Rp2.000. [Untung] Rp1.500. 2 juta ton saja itu sudah Rp3 triliun. Itu, kan, kayak uang narkoba. Enggak usah kerja, lu tinggal modal DO dari perdagangan. Terus kita atur, cuma PT Garam saja [yang bisa impor]. Marahlah mereka. Jadi yang lapor mereka juga.
PT Garam sebenarnya sudah siap?
Oh, siap. Kalau cuma impor saja, ya. Impor itu enggak perlu apa-apa. Maksud saya, PT Garam impor itu biar untungnya dimakan PT Garam separuh. Dijual sama distributor 1200. PT Garam untung Rp600, toh? Rp600 ini bisa untuk subsidi petani, jadi beli garam petani Rp600. Supaya ada untung. Kalau enggak ada untung, dia enggak bisa mikul garam petani, toh? Mosok dimakan kartel semua? Pemerintah juga harus untung. Pemerintah untungnya buat petani, untuk subsidi petani. Kan, garam petani jelek, mesti diproses lagi. Kalau kita beli Rp600, harganya bisa Rp1.000 kalau [garamnya petani] dibersihin dulu. Maksudnya itu.
Tapi mereka [kartel] enggak terima untung Rp800 dari biasanya Rp1.500. Laporlah ke polisi. Polisi enggak tahu ceritanya. Karena polisi yang ngerjain dulu itu si Krisna, dia udah enggak ada. Yang pegang orang lain.
Kalau skema tadi berjalan, dalam beberapa tahun lagi terjadi peningkatan nilai garam ini?
Masalahnya lahan segitu-segitu saja. Impor akan ada terus, kecuali NTT bisa dibuka. NTT lahannya dikangkangin pejabat itu.
Jadi membutuhkan ekstensifikasi lahan dulu, ya?
Iya. Kalau Jawa tidak bisa. Curah hujannya terlalu banyak. Kalau NTT curah hujannya bagus, tapi tanah di sana dikuasai pejabat itu. Dikapling sudah. Pejabat itu harus ada bagian. Kalau enggak, ya enggak bisa.
(Catatan: Susi menyebut nama seorang pejabat, namun yang bersangkutan tidak memberikan konfirmasi)
Tapi isu garam ini enggak seheboh isu yang lain. Penenggelaman kapal misalnya. Kenapa?
Tapi mereka tahu. Kan sudah sejak awal. Kami rapat, sampai akhirnya KKP diharuskan kasih rekomendasi [impor garam konsumsi], kan, karena ribut sayanya. Baru kali ini, tuh, kartel takut. Karena ada influencekita. Biasanya seenaknya sendiri. Sudah dibilang jangan impor saat petani panen, juga tetep aja. [Sengaja] supaya jatuh harga petani garam.
Tidak ada pressure [dari kartel garam]?
Ya enggak bisa pressure. Kemarin, kan, seolah-olah [karena] PT Garam atas rekomendasi KKP, berarti Susi bagian dari mafia garam. Itu, kan, absurd sekali. PT Garam baru pertama kali impor garam. KKP baru pertama kali kasih rekomendasi. Malah kita yang disebut mafia garam. Yang jadi mafia garam berpuluh tahun malah free. Free away.
Siapa pemainnya?
Samurai. Tujuh Samurai.
Editor : Syl
