Uncategorized

Lubuk Linggau Mencekam Atas Kejadian Eksekusi Lahan Dan Bangunan Warga

Lubuk Linggau,BritaBrita.Com,-Penggusuran lahan secara sepihak yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga detik ini masih berlangsung. Parahnya penggusuran tersebut secara terang didukung dan mendapat legalisasi hukum. Hal tersebutlah yang menjadikan rakyat telah atau selalu hidup dalam gelimang kesengsaraan dan penderitaan.Lubuk Linggau,Jl.M.Toha,Kamis,(10/8)

Sengketa lahan antar Perum Damri dengan masyarakat kota Lubuklinggau yang beralamat di Jl.M.Toha Rt.3 kelurahan Air kuti Kecamatan Lubuklinggau timur 1 kota lubuklinggau Dengan luas 15.500 M2, yang sudah dibangun permanen menjadi rumah tinggal dan rumah tokoh luas tanahnya kurang lebih 4000 M2 harus mendapat sorotan tajam.

Pasalnya, bedasarkan Surat Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B Nomor W6.U5/142/HK.01/08/2017 telah memberitahukan pelaksanaan eksekusi lahan dan bangunan tersebut di atas jatuh pada hari ini, tertanggal 10 Agustus 2017. Dan hari ini ratusan personil keamanan dengan dilengkapi persenjataan lengkap huru hara ditambah dengan mobil barracuda dan mobil water cannon telah disiagakan di seputran Jl. Toha.

Menurut Theo yang juga warga Kelurahan Air Kuti sekaligus Tokoh Kaum Muda Lubuklinggau mengatakan bahwa apabila terjadi eksekusi di atas tanah rakyat tersebut maka akan menjadi treseden buruk di Kota Lubuklinggau.

Menurutnya, pertama secara hukum kendati pengadilan telah memenangkan Perum Damri, tetapi jika ditarik lebih jauh terbitnya Hak Pakai Perum Damri No. 12 tanggal 16 Oktober 1990 yang telah berakhir tanggal 18 Juni 2000 adalah cacat hukum karena Hak Pakai Perum Damri No. 50 tanggal 18 Juli 2002 dengan jangka waktu berakhir pada tanggal 17 Juli 2027 dilakukan dua tahun setelah hak pakai pertama habis tanggal 18 Juni 2000, yang semetinya Hak Pakai Perum Damri No. 50 (perpanjangan izin) yang semestinya melakukan pendaftaran baru bertentangan dengan BAB IV Pemberian Hak Pakai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaannya.

Selanjutnya Theo menambahkan bahwa penguasaan lahan yang diklaim milik Perum Damri oleh masyarakat termasuk dengan membagun rumah tinggal, rumah tokoh, dan lokasi bercocok tanam merupakan didapati melalui akad jual beli yang sah dengan ahli waris Roeslan Noer (Pemilik Sah Lahan) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti PPAT Harijanto Tjiwidjaja, bukan lahan caplok yang selalu diprasangkan pihak Damri.

Kedua Sosial-Ekonomi, dengan diterbitkan surat eksekusi maka secara ekonomi khusus dalam wilayah Lubuklinggau Timur I lumpuh total, apalagi jalan yang dilalui merupakan akses utama menuju Bandara Silampari dan belum lagi karena ada upaya eksekusi seluruh sekolah termasuk perguruan tinggi diliburkan. Jelas ini sangat merugikan papar Theo.

Ketiga, tegas Theo bahwa secara politik pengusuran atau eksekusi yang akan dilaksanakan tertanggal 10 Agustus ini merupakan kali pertama sepanjang kota lubuklinggau diresmikan pada Agustus 2001 lalu.

Tambahnya, kita tidak menginginkan bahwa di moment hari Kota Lubuklinggau dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pengusuran menjadi hadiah untuk rakyat Kota Lubuklinggau.

Maka kita semua berharap Negara hadir untuk menyelesaikan masalah ini yang dalam hal ini tentu pemerintah Kota Lubuklinggau harus bertanggung jawab, pemerintah kota jangan mencla mencle, ketidakturutan pihak pengadilan dan Damri dalam hal ‘penundaan’ eksekusi merupakan wujud ketidakwibawaan pemerintah kota.

Karenanya sebagai pimpinan tertinggi di Lubuklinggau harus pintar dan berani mengambil sikap demi terciptanya dialog agar eksekusi hari ini terhindar dari bentrok yang hanya merugikan rakyat semata. Dan sekali lagi kita berharap agar pemerintah dapat memberi solusi bukan halnya bagi Perum Damri sahaja namun harus dapat memberi maslahat bagi masyarakat kota Lubuklinggau terkhusus masyarakat yang terkena eksekusi.eksekusi sedang berlangsung.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button