Uncategorized

Disnaker Minta PT MNI Bayar Pesangon yang Sesuai UU Yakni 2xPMTK

BritaBrita.com,PALEMBANG–Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang meminta agar PT Media Nusantara Informasi (MNI) membayarkan pesangon kepada eks pekerjanya sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini sesuai kajian Disnaker pesangon yg harus dibayarkan 2xpmtk (sesuai peraturan menteri tenaga kerja).

Mediator Disnaker Palembang,Sastra menambahkan, dalam pertemuan tripartit ini harusnya mencapai kesepakatan kedua belah pihak. “Memang perusahaan harus bayar 2xpmtk. Itu sesuai,” ujarnya di Kantor Disnaker Palembang, Selasa (22/8/2017).

Namun jika tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa. Maka dalam 10 hari ke depan pihaknya akan mengeluarkan risalah anjuran ke PHI. “Kalau sudah masuk ke ranah yudisial kami tidak bisa intervensi lagi. Untuk Tripartit ini pun kami hanya bisa memberikan risalah anjuran yang akan disampaikan dalam 10 hari dari hari ini,”ucap Sastra.

Sementara itu, Koordinator Persatuan Eks Karyawan Koran Sindo Palembang (Persekusi) Ahmad Fajri Hidayat mengatakan, perusahaan di bawah kendali Hary Tanoesoedibjo ini sangat tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan pesangon 2x PMTK sesuai alasan PHK-nya. Setelah manajemen mengirim surat PHK kepada 37 karyawan pada 22 Juni lalu melalui perusahaan ekspedisi, perusahaan seakan tidak peduli kondisi para pekerja yang mempunyai kehidupan dan keluarga. “Perusahaan tetap harus mematuhi UU Ketenagakerjaan dan memenuhi hak-hak pekerja yang di-PHK karena menutup kantor biro daerah,”tegas Fajri.

Disebutkannya, pekerja Koran Sindo Palembang yang menerima surat PHK sepihak sebanyak 37 orang. Namun, selama proses bipartit dan tripartit ini manajemen melakukan ragam manuver pendekatan personal kepada pekerja untuk menerima nilai pesangon di bawah ketentuan yang berlaku. Hingga kemarin, jumlah yang masih memperjuangkan hak pesangonnya sebanyak 23 orang. Termasuk di dalamnya ahli waris almh Retno Palupi, karyawan yang di-PHK dalam kondisi sakit.

“Komunikasi itu ada, karyawan yang berhimpun ini sudah mengundang manajemen secara resmi untuk bipartit guna merundingkan persoalan pesangon. Tapi, baru di momen tripartit terakhir ini manajemen mau menghadiri pertemuan secara baik-baik. Ini pun hasilnya sepakat tanpa bersepakat,”tukas Fajri.

Dalam kesempatan itu, Kepala HRD PT MNI Dery Setyabudi hanya memberikan komentar singkat dan mengaku tidak bisa memberikan keputusan karena bukan pemangku kebijakan. Dikatakannya, PT MNI tetap akan menunggu arahan Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada pertemuan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu (23/8). Mengingat adanya arahan Dirjen PHI memperpanjang proses bipartit hingga 31 agustus 2017. Terkait perhitungan dan alasan perusahaan menutup kantor biro akan dijelaskan nanti.

Menyikapi itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang April Firdaus selaku koordinator tim advokasi pekerja Koran Sindo Palembang menanggapi, penyelesaian kasus pekerja Koran Sindo ini tidak harus menunggu terlalu lama lagi. Sebab proses mediasi sudah cukup memakan waktu panjang setelah melewati proses bipartit dan kini di posisi tripartit yang ketiga. (*)

Editor : Syl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button