BritaBrita.com,PALEMBANG–Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Aliansi Mahasiswi Peduli Negeri bersama Forum Ukhuwah Tokoh dan Muslimah Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Palembang,Selasa (24/10/2017).
Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan menolak Perppu Ormas No 2 Tahun 2017. Secara bersamaan juga digelar sidang paripurna di DPR RI untuk mengesahkan Perppu Ormas tersebut.
“Aksi hari ini merupakan gabungan dari beberapa komunitas baik dari majelis taklim, ibu-ibu pengajian, dan mahasiswi yang peduli dan mencintai negeri ini. Yang bertepatan dengan aksi sejuta ummat yang dilaksanakan di Gedung DPR RI, “ujar Koordinator Forum Ukhuwah Tokoh dan Muslimah Sumsel, Ety Sudarty Adilah.
Ety Sudarty juga mengungkapkan beberapa alasan penolakan terhadap Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017.
“Ada beberapa alasan mengapa kami melakukan aksi penolakan terhadap Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017, Pertama Perppu ini dari keberadaannya tidak memenuhi syarat ikhwal kegentingan yang memaksa. Kedua alasan dikeluarkannya Perppu karena tidak ada hukum sebelumnya yang memadai adalah alasan yang mengada-ada,” jelasnya.
Selanjutnya Perppu tersebut akan menghilangkan peran pengadilan, sehingga bisa menghantarkan kepada kesewenang-wenangan pemerintah, ditambah lagi Perppu tersebut dapat menodai agama Islam, karena Perppu tersebut dijadikan alat untuk mengkriminalkan ajaran Islam.
Ety juga menambahkan alasan lainnya dimana Perppu tersebut berpotensi menciptakan pemerintahan yang otoriter, karena pemerintah sebagai penafsir tunggal sehingga dapat mengubah sistem pemerintahan dari negara hukum menjadi negara kekuasaan.
“Perppu tersebut mengandung unsur pidana yang kejam karena bisa mempidanakan pengurus dan juga anggota ormas,” imbuhnya.
Dalam aksi iti juga menyerukan siapapun yang mencintai negeri ini, baik muslim maupun non muslim untuk bersama-sama menolak Perppu Ormas, karena ini sangat berbahaya.
“Saat ini pemerintah mempidanakan ulama umat muslim, anti kaum muslim. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti juga anti terhadap kepercayaan lain yang bersebrangan dengan penguasa, “tegasnya.
Sementara itu, Peserta Aksi Zubaidah Indah Sari menuturkan pernyataan sikapnya. Menurutnya, sebagai mahasiswa menolak keras Perppu Ormas tersebut, karena dapat menimbulkan ketidakjelasan aturan hukum. kehadiran Perppu Ormas sebagai bukti pemerintah yang berkuasa saat ini bertindak diktator.
“Apapun yang diinginkan pemerintah walapun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan yang ada, pemerintah dengan mudahnya bisa membuat peraturan baru,” tegasnya.
Aksi tersebut diterima oleh Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, H. Budiarto Marsul. Budiarto mengatakan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Sumsel untuk bisa ditindaklanjuti.
Reporter : M Dudin
Editor : Syl
