Uncategorized

UMP 2018 : DKI Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah di Jawa. Perusahaan Malah Pilih Hengkang?

BritaBrita.com,JAKARTA-Sejumlah kepala daerah telah menandatangani dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sesuai dengan ketentuan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan ketentuan ini, maka penetapan UMP 2018 harus dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada Rabu (1/11/2017) pemprov DKI Jakarta, misalnya, telah mengumumkan besaran UMP 2018 sebesar Rp3.648.035, naik sekitar 9,4 persen dari UMP 2017 sebesar Rp3.335.000. Kenaikan ini lebih besar dari persentase yang ditetapkan pemerintah, yaitu 8,71 persen.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, UMP DKI ditetapkan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL), kenaikan inflasi, serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Anies berharap semua pihak, seperti pengusaha maupun pekerja, bisa menerima UMP 2018 DKI.

Hal ini tidak terlepas dari tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP 2018 di DKI sebesar Rp3.917.398. “Kenaikan UMP kali ini adalah salah satu kebijakan untuk bisa memastikan bahwa biaya hidup di Jakarta terjangkau. Kami ingin agar warga, terutama para buruh bisa merasakan keterjangkauan itu di dalam kehidupan sehari-hari,” kata Gubernur.

Meskipun penetapan UMP DKI 2018 di bawah tuntutan buruh, namun UMP DKI ini tertinggi di seluruh provinsi Indonesia, bahkan teratas bila dibandingkan dengan lima provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Dewan Pengupahan Jawa Barat, misalnya, pada 23 Oktober lalu telah menyepakati dan merekomendasikan UMP Jawa Barat 2018 sebesar Rp1.544.360, atau naik dari UMP 2017 yang dipatok sebesar Rp1.420.624‎. Namun, pelaksanaannya di lapangan tergantung kabupaten/kota masing-masing, biasanya besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari UMP yang telah ditetapkan, dan yang berlaku adalah UMK.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, nantinya UMP ini akan dijadikan patokan untuk menentukan upah minimum kabupaten/kota. “Sudah saya tanda tangani, tanggal 1 November diberlakukan UMP. [Kenaikannya] nanti itu mah, kabupaten/kota tidak boleh lebih kecil daripada UMP, ini batasan terkecil,” kata Aher, pada 30 Oktober lalu.

Hal yang sama juga terjadi di provinsi lain yang memutuskan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen. Misalnya, UMP Banten 2018 naik dari Rp1.931.180‎ menjadi Rp2.099.385, Jawa Timur naik dari Rp1.388.000‎ naik menjadi Rp1.508.894.

Sementara UMP Jawa Tengah 2018 naik dari Rp1.367.000 menjadi Rp1.486.065. “Penetapan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan rumusnya simpel, kami pakai upah buruh yang sekarang kita bagi UMK, ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo seperti dikutip Antara, 31 Oktober lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Wika Bintang menyebutkan bahwa UMP Jateng 2018 lebih tinggi dibandingkan UMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun lebih kecil dari UMP Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan UMP Provinsi DI Yogyakarta 2018. Dalam hal ini, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwana sudah menetapkan UMP DIY 2018 melalui Keputusan Gubernur DIY No 220/KEP/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penetapan UMP 2018 sebesar Rp1.454.154, naik dari UMP 2017 sebesar Rp1.337.645.

Dari data-data kenaikan UMP 2018 yang telah diputuskan oleh masing-masing kepala daerah di enam provinsi di Pulau Jawa tersebut, maka UMP DIY 2018 adalah yang terendah, sementara UMP DKI Jakarta 2018 menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa, sekaligus di seluruh provinsi Indonesia.

Namun, perlu diingat bahwa UMP hanya batas terendah ketentuan upah di sebuah provinsi. Kabupaten/kota punya UMK yang biasanya jauh lebih besar. Tahun ini saja UMK Karawang tercatat yang tertinggi secara nasional mencapai Rp3.605.272, mengalahkan UMP di DKI Jakarta 2017 yang hanya Rp3.335.000.

Upah Naik, Perusahaan Pilih Hengkang

PENENTUAN upah minimum pekerja sangat memenga-ruhi keberadaan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Upah yang dianggap terlalu tinggi menyebabkan perusahaan atau industri hengkang dari kawasan industri Karawang.
“Kenaikan upah sudah menjadi keputusan yang logis, dan tidak akan bisa menahan perusahaan untuk hengkang. Kita akan tetap mengikuti arahan dari Menakertrans sebesar 8,71% jika pun harus menaikkan upah,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang Ahmad Suroto  baru-baru ini.

Suroto mengakui kenaikan 8,71% untuk upah buruh tersebut akan tetap membuat sejumlah perusahaan pada sektor tekstil sandang kulit (TSK) beralih ke kabupaten lain. “Angka tersebut menjadi upah tertinggi di Indonesia. Perusahaan walaupun bagaimanapun akan terus keberatan terutama di sektor TSK,” ucapnya. Sampai akhir September 2017, pihak pemerintah setempat mencatat sudah ada 12 ribu karyawan yang dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan karena perusahaan memin-dahkan usaha ke daerah lain ataupun gulung tikar.

“Garut, Jawa Tengah, dan Majalengka ini menjadi incaran perusahaan TSK dari Karawang,” ujarnya seperti dinukil dalam laman media-indonesia.com. Sementara itu, sejumlah daerah sudah menetapkan upah minimum provinsi ataupun kabupaten/kota. Di Sumatra Barat, upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan Rp2,1 juta. Angka itu naik 8,71% dari UMP 2017 yang sebesar Rp1,9 juta. Kemudian di Sulawesi Selatan, UMP 2018 di wilayah itu ditetapkan Rp2,6 juta atau naik Rp200 ribu dari tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Agustinus Appang menjelaskan bahwa UMP Sulsel merupakan upah tertinggi nomor empat di Indonesia setelah DKI Jakarta yakni Rp3,6 juta dan Sulawesi Utara Rp2,8 juta.

Di Bangka Belitung, UMP 2018 ditetapkan Rp2.755.000. Sebelumnya UMP di wilayah itu Rp2,5 juta. Dari Jawa Tengah, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengapresiasi langkah dewan pengupahan kabupaten yang berhasil membuat kesepakatan upah minimum kabupaten sebesar Rp1.696.00. UMK Karanganyar lebih besar daripada Kota Solo. Sama halnya di Riau, pemprov setempat melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi menetapkan UMP 2018 sebesar Rp2.464.154 atau naik dari sebelumnya Rp2.266.722.

Adapun di Sumatra Utara, dewan pengupahan mengusulkan UMP Sumut sebesar Rp2.132.000, sedangkan di Sumatra Selatan UMP 2018 masih dalam pembahasan. Pada bagian lain, ratusan buruh berunjuk rasa di Sidoarjo, Jawa Timur, menuntut penaikan UMP.

Editor : Syl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button