BritaBrita.com,Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tengah mengkaji dampak digitalisasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan mengantisipasi pengangguran di masa depan.
Bambang menuturkan kajian ini didasarkan kepada pertumbuhan pesat teknologi digital. “Jangan sampai Indonesia memiliki isu pengangguran akibat itu,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, (13/11/2017). Tantangannya akan semakin berat dengan bonus demografi pada 2030.
Selain melihat dampaknya, kajian ini juga ingin melihat pola tenaga kerja ke depan. Dasarnya adalah dugaan ketidaksesuaian (mismatch) antara pendidikan, terutama pendidikan vokasi, dengan kebutuhan pasar.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyatakan lulusan Sekolah Mengenah Kejuruan (SMK) justru paling banyak menganggur ketimbang lulusan pendidikan umum. Jumlah pengangguran lulusan SMK mencapai 11,41 persen dari total 7,04 juta pengangguran per Agustus 2017.
Sementara pengangguran dari lulusan Sekolah dasar (SD) sebesar 2,62 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5,54 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) 8,29 persen, Diploma I/II/III sebesar 8,29 persen, dan universitas sebesar 5,18 persen. Bambang menduga, data itu mengindikasikan mismatch antara pendidikan yang disediakan dengan kebutuhan pasar.
Menurut Bambang, salah satu hipotesis dari kajian ini adalah perlunya optimalisasi pendidikan vokasi untuk mencegah pengangguran saat digitalisasi mendominasi. “Terutama di sektor jasa karena proporsi di sektor itu paling besar dan terus meningkat,” kata dia. (net)
Editor : Syl
