OPINI

Parpol Oh Parpol

BritaBrita.com–Banyak respon berseliweran di media sosial begitu ditetapkan nomor urut partai politik (parpol) untuk Pemilu 2019. Banyak yang langsung menuliskan angka, ada juga yang berkomentar nyeleneh,tendensius bahkan ada yang tidak ambil pusing atau juga tidak ingin memilih. Yah, semua itu sah-sah saja di iklim demokrasi kita saat ini.

Namun sementara ini, sudah ada 14 parpol nasional dan 4 parpol lokal aceh ditetapkan KPU untuk berlaga pada 17 April 2019 mendatang. Meskipun masih ada pihak yang menggugat karena parpolnya tidak lolos verifikasi.

Berkaca dari media sosial  dan respon warga langsung, secara perlahan atau maju mundur tampaknya rakyat mulai berani melek politik. Disitulah terlihat  bagaimana peran parpol dapat terus dekat dengan pemilihnya dan menyadari pentingnya mengembalikan kepercayaan rakyat yang dulunya pernah pudar atau hilang.

Jika kita kembali kepada Undang-Undang,  peran parpol sangat menentukan demokrasi Indonesia. Betapa tidak, dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan parpol dibentuk untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa sesuai dengan UUD 1945. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Artinya, parpol dibentuk sebagai wadah untuk menampung suara dan aspirasi rakyat untuk menuju kesejahteraan.

Namun bisa kita lihat sendiri kenyataannya belakangan ini, parpol tak ubahnya topeng semata yang penuh kepura-puraan.Tidak ada transparansi dan  minim kejujuran berkomunikasi.Jika ini terus dibiarkan kita akan semakin jauh untuk dapat mewujudkan cita-cita berdemokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Terjerat Kasus Korupsi

Apa yang salah dengan parpol kita? Pertanyaan itu sangat sering terdengar. Lihat saja korupsi dari kepala daerah yang berasal dari parpol semakin menjadi-jadi. Belum genap dua bulan tahun 2018 saja sudah 8 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Bahkan jumlah tersebut bisa semakin bertambah. Parahnya korupsi yang terjadi dilakukan untuk membiayai Pilkada 2018. Bahkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak ada KPK tahun 2014 hingga 2017 saja sudah ada 80 orang kepala daerah mulai gubernur,bupati dan walikota yang tertangkap tangan. Coba bayangkan! Itu yang tertangkap tangan alias apes saja.

Bukankah ini titik kritis dalam demokrasi kita. Ternyata demokrasi kita didasarkan pada basis kontinum spirit politik yang berbasis uang dan kekuasaan seperti dalil socrates. (sebagai mana dikutip Plato dalam buku Republic). Bahwa masyarakat terbius pragmatisme materialisme sikap yang mengeliminasi pentingnya integritas dan moralitas. Dimana orang kaya dihormati, disanjung-sanjung sedangkan yang miskin dikutuk bahkan direndahkan.

Dalam sistem politik yang digerakkan oleh uang, kebijakan politik tak lebih hanya perpanjangan kepentingan elite maupun investor politik. Kebijakan yang dihasilkan pun tentu lebih banyak menilap hak-hak kesejahteraan publik. (Thomas Ferguson dalam investment Theory of Party Competition,1995). Anehnya lagi, bingkai depan selalu berbicara manis dan di panggung belakang mereka melancarkan strategi,kompromi untuk melakukan perampasan atau perampokan uang rakyat. Nauzubillah min zalik..

Kepercayaan Parpol

Menurut survei SMRC tahun 2016, kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah. Kepercayaan publik kepada parpol di urutan paling bawah di antara lembaga negara, yakni 52,9%. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politikus dan kepala daerah asal parpol yang sudah disebutkan diatas kian memperparah ketidakpercayaan publik. Parpol harus  berbenah melihat realitas ini. Bagaimana membenahinya ? Tentu harus punya komitmen dan jujur berkomunikasi. Jangan anggap rakyat bodoh, rakyat sudah cerdas karena  mereka punya hati yang mulia tanpa intrik-intrik politik.

Mana Negara?

Peran negara atau bahkan partisipasi publik disini sangat penting untuk mengembalikan marwah kedaulatan rakyat. Harus dikembalikan “daulat tuanku”(investor politik) kepada “daulat rakyat”. Seperti apa yang yang sudah ditempuh pemerintah untuk mencukupkan dana parpol dengan dana publik (APBN). Namun pengelolaan secara transparan dan akuntabel sehingga tak terjadi penjarahan uang negara. Pemerintah juga sebaiknya membiayai kegiatan parpol termasuk biaya kampanye sehingga parpol tidak mengemis atau mencari biaya politik dari korporat. Juga diperlukan kesungguhan parpol menerapkan asas meritokrasi dalam seleksi kadernya sehingga negeri ini tidak sulit mendapatkan pemimpin yang visioner dan transformasional. Untuk itu negeri kita benar-benar membutuhkan pemimpin berjiwa  negarawan bukan pemimpin layaknya investor. Kalau sudah begini pertanyaannya seserius apa Anda ingin menjadi kepala daerah untuk mensejahterakan rakyat bukan berapa banyak uang Anda untuk mencalonkan kepala daerah.

 Redaksi 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button