POLITIK

Elia Massa Dicopot dari Pertamina Dinilai untuk Citra Politik

BritaBrita.com,Jakarta – Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menganggap pergantian Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina adalah kebijakan populis pemerintah, berhubungan dengan harga bahan bakar minyak.

“Dengan harga rendah, maka citra politik tetap terjaga,” kata Marwan usai diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 April 2018.

Jumat lalu, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Elia Massa Manik resmi dicopot dari jabatannya. Nicke Widyawati kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Tak hanya, Elia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mengganti beberapa direksi lain.

Marwan mengatakan, pemerintah telah melanggar beberapa peraturan dalam kebijakan terkait harga BBM yang kemudian membuat gerah direksi Pertamina. Dengan tidak menaikkan harga BBM hingga 2019, pemerintah sudah melanggar ketentuan Perpres Nomor 191 tahun 2014.

Khususnya, tentang penetapan harga BBM yang disebut harus mengikuti harga minyak dunia. “Formula tadi tidak diikuti pemerintah, wajar saja kalau direksi bereaksi,” katanya.

Selanjutnya, pemerintah dianggap melanggar Pasal 66 UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Menurut Marwan, pasal itu menyebutkan bahwa penugasan oleh pemerintah harus visible bagi BUMN atau tidak merugikan. Jika rugi, pemerintah harus memberi kompensasi dengan menganggarkan di APBN.

Marwan menilai pemerintah tidak tidak konsisten dengan aturan tersebut. Termasuk dalam memberi kompensasi kepada Pertamina. “Kalau tidak ada ya jangan memaksa, silahkan ikuti yang ada di Perpres saja,” katanya.

Reaksi yang ditunjuk oleh Elia Massa dan kawan-kawan menurut Marwan juga bukan tanpa alasan. Pada tahun 2017, Pertamina harus menanggung kerugian menjual solar dan premium sekitar Rp 24 triliun. Pada 2018 dari Januari- Maret, Pertamina disebut telah merugi sekitar US$ 8,7 triliun.

Di sisi lain, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, Elia telah membangkang atas kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Fahmy menyebut Elia lebih mementingkan keuntungan korporasi.

Fahmy mengatakan, dia sadar bahwa kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM memiliki potential lost yang besar bagi Pertamina. Namun, menurut Fahmi, Pertamina memiliki sumber pendapatan lain untuk menutup kerugian itu.

“Ada usaha-usaha lain yang bisa dikonvensikan. Selain itu, Pertamina bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah,” katanya.

Fahmi menuturkan manuver pembangkangan Elia terhadap pemerintah itu justru membahayakan. Fahmy menyebut Elia mengurangi pasakon premium di Jawa, Madura dan Bali. Manuver itu dapat dilihat dari banyaknya kelangkaan premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. “Ini menyebabkan masalah sosial, timbul kegaduhan,” ujar Fahmi.

Alasan terakhir mengapa Elia pantas diganti dari jabatan Dirut Pertamina, menurut Fahmy berhubungan dengan kasus tumpahnya minyak di Balikpapan. Fahmi mengatakan Elia tidak menunjukkan sikap yang pantas untuk mengakui bahwa dalam kasus itu terdapat kelalaian Pertamina. “Seharusnya secara jantan mengaku saja,” katanya seperti dinukil dalam laman tempo.co.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button