NASIONALPOLITIK

MA Tegaskan Yayasan Supersemar Selewengkan Dana Triliunan Rupiah

BritaBrita.com,Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar. Atas hal itu, yayasan yang dibentuk Presiden Soeharto itu nyata-nyata menyelewengkan dana triliunan rupiah.

Kasus bermula saat Yayasan Supersemar tidak terima atas putusan yang menghukumnya untuk mengembalikan uang triliunan rupiah. Gugatan perlawanan eksekusi pun dilayangkan ke PN Jaksel.

Yayasan menyangkal menyelewengkan dana yang didapat sepanjang 1978 hingga Soeharto lengser. Daftar dana yang didapat yaitu berasal dari:

1. Bank Indonesia sebesar Rp 201 miliar.
2. BNI 1946 sebesar Rp 28 miliar.
3. BDN sebesar Rp 24 miliar.
4. BPI sebesar Rp 8,3 miliar.
5. Bank Ekspor Impor sebesar Rp 19,4 miliar.
6. BRI sebesar Rp 15,8 miliar.
7. BBD sebesar Rp 7 miliar.
8. BTN sebesar Rp 4,5 miliar.

Sumbangan itu didapat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/1976 yang diteken Presiden Soeharto, alias Ketua Yayasan Supersemar. Yayasan Supersemar menyangkal pernah menerima sumbangan dalam bentuk dolar sebesar USD 420 juta.

Pada 29 Juni 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan mengabulkan perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar. PN Jaksel menganulir vonis MA tersebut.

Pada 9 Desember 2016, Putusan PN Jaksel dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Jaksa yang diberikan kuasa oleh negara/rakyat tidak terima dan mengajukan kasasi. MA mengabulkan kasasi jaksa dan tetap menyatakan Yayasan Supersemar harus mengembalikan uang yang diselewengkan.

“Mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat (Yayasan Supersemar-red) tidak dapat diterima,” putus majelis hakim sebagaimana dilansir dalam website MA, Senin (2/7/2018).

Seperti dinukil dalam laman detik.com, Vonis itu diketok oleh I Gusti Agung Sumantha dengan anggota Ibrahim dan Maria Anna Samiyati. Ketiganya menyatakan status Yayasan Supersemar telah ditentukan statusnya dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Sehingga putusan perkara a quo nebis ini idem,” ujar majelis dengan suara bulat 19 Oktober 2017 lalu.

Hingga hari ini, Yayasan Supersemar baru membayar senilai Rp 241,8 miliar dari total Rp 4,4 triliun yang harus dibayar ke negara. Saat ini proses eksekusi sisa kewajiban Supersemar dalam tahan penilaian tim apraisal atau penaksir nilai aset.

“Kita lagi coba untuk apraisal (tim penaksir nilai aset). Kita kan harus tunjuk siapa pada saat apraisalnya. Nanti sudah dinilai masih (harus) dihitung lagi. Prosesnya masih panjang, kata Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun) Loeke Larasati Agoestina, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button