NASIONALPOLITIK

KPU Minta Capres Tak Mendaftar di Akhir Waktu

BritaBrita.com,JAKARTA – Masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2019 sudah resmi dibuka hari ini (4/8).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penye leng gara pilpres pun telah me netapkan waktu pendaftaran capres dan cawapres selama 7 hari hingga 10 Agustus men datang. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari berharap agar pendaftaran capres dan cawapres oleh partai politik dilakukan tidak di pengujung waktu.

Hal itu lantaran banyaknya per sya ratan dan administrasi pen daf tar an capres-cawapres yang pelik dan banyak. “Karena itu ka mi berharap dalam pencalonan presiden ini kan pimpinan politik harus datang bersama dengan calonnya. Harus diorganisai supaya disampaikan atau didaftarkan ke KPU,” tandas Hasyim di Gedung KPU, Jakarta.

Dia juga meng ha rap kan pejabat penghubung dari par pol yang ditugasi me nye rahkan surat pengantar be serta semua dokumen per syaratan calon ha rus dipastikan agar tidak me nim bulkan ma sa lah.

“Dalam pendaftaran ini tim yang memper siapkan betul-betul yang sudah biasa berkomunikasi dengan KPU dan sudah penga laman dan memiliki pengetahuan memadai mengenai pengisian formulir dokumen pendaftaran dan persyaratan pen calonan lainnya,” ujarnya.

Ketua KPU Arief Budiman mengaku telah melakukan briefing kepada parpol guna menyiap kan capres dan cawapres yang akan diusung saat melakukan pendaftaran di KPU. Selain itu KPU juga akan membriefing perihal pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan pasangan capres dan cawapres tersebut.

KPU, lanjutnya, mengimbau pen dukung calon presiden dan wakil presiden tidak menyampaikan ujaran provokatif dan me nyerang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “KPU dan Bawaslu ingin pemilu sejuk, aman, damai.

Saya harap se mua mematuhi koridor-koridor yang diatur undang-undang maupun peraturan KPU,” tandasnya. Pendukung pasangan capres dan cawapres, menurut Arief, juga diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak mencela dan menghina pasangan capres dan cawapres yang tidak didukung.

Meski tidak diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) ataupun Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, aturan perundang-undangan yang lain pasti meng atur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button