Rapor Merah dari Oposisi di 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi

BritaBrita.com,JAKARTA-Kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI menginjak tahun keempat pada 20 Oktober. Sang Presiden memperingatinya dengan mengenang era awal kepemimpinanya melalui unggahan fotonya di akun Instagaram pribadinya. Sebuah foto yang menampilkan dirinya sedang berkemas dari kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ia bubuhi denga kalimat penghantar.
“Ternyata, sudah empat tahun yang lalu, ketika saya menyeberangi Lapangan Monumen Nasional dari kantor Gubernur di Jalan Merdeka Selatan ke Istana Kepresidenan di Jalan Medan Merdeka Utara,Dan tak ada waktu untuk berleha-leha. Indonesia di akhir tahun 2014 tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan dari dalam negeri, di tingkat regional, maupun dunia,” tulis Jokowi di akun instagramnya.
Namun peringatan ini menjadi momen luapan kritik bagi oposisi. Oposisi menganggap pemerintahan Jokowi belum cukup solutif menyelesaikan masalah. Salah satu kritik dilemparkan oleh Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno. Sandi menuding Jokowi tidak menepati janji kampanyenya dengan menaikkan harga BBM.
“Kita harus jujur harga bahan baku terlalu tinggi, harga sembako terlalu tinggi. BBM naik, menjanjikan tidak naik,” ujar Sandi saat mengunjungi pedagang diPasar Jombang, Tangerang Selatan.
Selain itu, Sandi juga mempersoalkan tentang lapangan kerja yang kian susah didapat oleh tenaga kerja dalam negeri. Menurut data yang ia himpun bersama tim nya, kebanyakan keluhan tersebut berasal dari kalangan sarjana.
“Lebih 50 persen sudah menyatakan, terutama dari kaum muda, bahwa lapangan kerja itu sulit didapat. Indeks ketersediaan lapangan kerja yang kita pantau juga sudah masuk ke level pesimis terutama di level S1 ke bawah,” kata Sandi.
Kritik juga dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Presiden PKS, Sohibul Iman, pemerintahan Jokowi masih memiliki 3 kelemahan menonjol yaitu di bidang ekonomi, hukum, dan masalah sosial.
Pada bagian ekonomi, Sohibul merasa rakyat sudah paling mengerti tentang kebijakan ekonomi dari Jokowi.
Sementara pada penegakkan hukum, ia merasa penegakkan hukum di Indonesia masih tumpul ke atas tajam ke bawah. Kritik terakhir ia lepaskan pada gesekan horizontal yang terjadi pada masyarakat sebagai imbas dari poin pertama dan kedua dari kritiknya.
“Ketiganya adalah terkait dengan merajut harmoni sosial. Harmoni sosial yang kurang terajut,” imbuh Sohibul.
Seperti dilansir kumparan.com, Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS,Hidayat Nur Wahid juga mengkritisi keputusan dari pemerintah yang pada Rabu (10/10) kemarin sempat menaikkan Harga BBM, namun dalam waktu singkat keputusan tersebut dibatalkan atas arahan dari Presiden. Menurut mereka, peristiwa tersebut seperti sebuah keajaiban dunia.
“Kan bagian dari keajaiban dunia. Ini bagian dari yang tersampaikan kepada publik yang begitu amat terbuka. Menteri Jonan menaikkan BBM, kemudian diturunkan lagi karena arahan Bapak Presiden. Ini juga satu hal yang aneh,” kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.