BritaBrita.com,PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam program kerja Palembang Smart City.
Asisten I Bidang Administrasi Umum Pemkot Palembang, Agus Kelana mengatakan sosialisasi ini membahas suatu sistem sertifikasi keamanan elektronik atau tanda tangan digital, yang berguna untuk keamanan dan mempercepat proses layanan serta bagaimana cara mengamankan sistem dan data base yang ada di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Kalau pejabat keluar kota, dan tidak ada di tempat, OPD bisa menggunakan tanda tangan digital ini, jadi tidak ada alasan lagi layanan OPD atau dinas terhambat karena sudah ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) nya, meski yang bersangkutan keluar kota sekalipun,” katanya usai pembukaan sosialisasi keamanan informasi di Hotel Santika, Kamis (8/11/2018).
Sementara itu, Kasi Pelayanan Persandian dan Informasi Dinas Kominfo Palembang, Eko mulyono menjelaskan, sosialisasi ini tujuannya memberikan wawasan dan kesadaran keamanan informasi, untuk menghindari kebocoran informasi yang ada di masing – masing OPD dan untuk sertifikasi pihaknya sudah menggandeng Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dari bulan Agustus lalu.
“Seperti contoh, tanda tangan Presiden yang dipalsukan, jadi salah satu mencegah itu bisa dilakukan dengan menggunakan sertifikat serta tanda tangan elektronik,” ucapnya.
Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Rinaldy S.Sos, MTI, mengatakan secara undang – undang, tanda tangan elektronik ada yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.
“Ketika tidak tersertifikasi aspek keamanannya tidak bisa dipenuhi dan dengan mudah dipalsukan,sedangkan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi atau tanda tangan digital di tambah dengan perkuatan sertifikat elektronik segala sesuatu ketika Ada modifikasi dapat dengan mudah kita ketahui bahwa semuanya invalid,” katanya.
Selain aspek keamanan dan integritas, salah satu keuntungan menggunakan tanda tangan digital yaitu menghemat beberapa sumber daya.
“Dari hasil survei, satu pegawai menghabiskan 300 kertas perhari. Seperti kita ketahui, kertas dibuat dari pohon, jika kita bersikeras menggunakan tanda tangan basah maka tahun 2030 hutan kita hilang sebanyak 170 juta hektare dan ini harus dihindari karena kita harus mendukung program pemerintah terkait dengan Go Green,”katanya.
Ia juga menambahkan, sudah hampir 50 daerah dan instansi pusat sudah melakukan implementasi tanda tangan digital ini, pihaknya juga berharap budaya digital dapat berkembang.
Reporter : Tri Jumartini Ilyas
