BritaBrita.com, Palembang-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel siap membantu Provinsi (Pemprov) dalam melakukan penataan manajemen aset.
Kepala BPK RI, Pemut Aryo Wibowo menegaskan upaya yang akan dilakukan BPK RI dalam membantu Pemprov Sumsel yaitu dengan melakukan pendampingan.
“Kita akan fokuskan nanti dalam pendampingan pada manajemen aset. Nanti akan dapat gambaran simpulanl masalahnya dimana,” ujar Pemut seusai audiensi dengan Gubernur Sumsel, H Herman Deru di ruang kerjanya, Kamis (8/8/2019).
Pemut mengungkapkan, selain membahas penertiban aset tersebut pihaknya juga membahas mengenai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .
“Untuk predikat WTP, Pemprov Sumsel sudah mendapatkan WTP Lima kali berturut-turut. Pemkot Palembang bahkan sudah 9 kali. Dan tahun ini ” ungkapnya.
Dijelaskannnya, untuk mendapatkan WTP pemerintah daerah harus menyusun dalam 3 buku laporan keuangan untuk disertakan dalam pemeriksaan. Buku ke 1 berisi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Buku ke 2, memuat LHP atas sistem pengendalian intern, dan buku ke 3 LHP mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan.
“Laporan tersebut harus dipenuhi untuk mendapat opini WTP karena penilaian dilakukan melalui kelengkapan. Kita lihat apakah secara laporan sudah terpenuhi nanti baru kita cek lagi apakah benar sesuai laporan yang ada,” jelas Pemut
Pemut menambahkan, opini mengenai WTP dapat turun kapan pun jika Pemda tidak bisa mempertahankan standar yang telah dibentuk.
“Kami tentunya mendorong Pemda untuk menjaga apa yang sudah diraihnya. Kalau sudah WTP harapan kita menjadi standar jangan turun lagi. Jika turun bisa balik lagi ke WDP atau sampai ke fahap terdasar opini,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Herman deru mengatakan, penataan aset milik Pemprov Sumsel masih membutuhkan pengawalan untuk penertiban, baik itu aset lama, aset baru, aset bergerak maupun aset tidak bergerak.
“Masalah aset ini harus dicarikan solusi dalam pengembaliannya ke Pemprov saat ini dikuasai lembaga atau perorangan. Saya inginnya ini tertib karena ini aset negara yang harus diamankan. Maka dari itu kita Mohon bimbingannya dengan BPK RI terkait dengan penertiban aset ini,” katanya
Reporter : Maulana
