BritaBrita.com, Palembang-Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi LSM dan Mapala Anti Perusakan Hutan Sumsel mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (9/1/2020).
Mereka meminta kepada Gubernur Sumsel, H Herman Deru untuk mencabut surat rekomendasi dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Marga Bara Jaya di jalan khusus batubara.
Koordinator Koalisi LSM dan Mapala Anti Perusakan Hutan Sumsel, Ali Goik mengatakan, pihaknya mendukung keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang tidak menerbitkan IPPKH PT Marga Bara Jaya di jalan khusus batubara yang melalui hutan alam dataran rendah di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Musi Banyasin (Muba), Sumsel.
“Ya, kami sangat mendukung keputusan kementerian LHK karena jalur yang diusulkan IPPKH merupakan bagian dari koridor dan jalur perlintasan Gajah dan Harimau Sumatera,” katanya.
Jika IPPKH ini diterbitkan dan jalan khusus batubara dilanjutkan maka akan merusak habitat gajah dan harimau sumatera.
“Jika jalan khusus batubara ini masih dilakukan maka akan membuat marah satwa dan akhirnya berkonflik dengan manusia,” ujar Ali
Ali menjelaskan jalur khusus batubara yang diusulkan IPPKH oleh Pt Marga Bara Jaya akan membelah hutan alam dataran rendah serta menghancurkan komunitas suku asli di Muba. Selain itu, wilayah tersebut merupakan sumber air dan perikanan sungai bagi masyarakat hilir Muba.
“Kerusakan hutan alam itu juga bisa mengakibatkan sumber bencana besar seperti kebanjiran dan kekeringan di Muba,” jelasnya
Lebih lanjut diungkapkannya, pihaknya meminta kepada PT Marga Bara Jaya untuk membangun kerjasama operasional untuk menggunakan jalan yang ada (existing) yaitu jalan batubara yang sedang dibangun oleh PT MMJ atau melalui jalan PT Conoco Philip, konsesi PT Bumi Persada Permai, dan Konsensi PT SBB.
“Pemprov Sumsel harus mencabut surat rekomendasi IPPKH untuk pembangunan jalan khusus batubara kepada PT Marga Bara Jaya yang jalurnya berada di hutan alam dataran rendah itu,” ungkap Ali.
Reporter : Maulana
