BritaBrita.com, Palembang-Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru (HD) meminta kepada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Sumsel proaktif terhadap semua permasalahan anak.
Hal ini diungkapkan HD saat diwawancarai seusai melantik Komisioner KPAD Provinsi Sumsel periode 2020 yang digelar di Graha Bina Praja, Senin (20/01/2020).
HD mengatakan, setelah pelantikan ini diharapkan para komisioner berbuat dengan menggunakan jalur formal maupun informal. Akan tetapi, dalam hal penyelesaian jangan menunggu sesuatu dulu menjadi masalah. Misalnya, perlindungan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga yang dampaknya anak-anak, dan lain sebagainya.
“Pelantikan ini formal ya tapi yang paling penting adalah kepeduliannya. Kepedulian itu tidak cukup hanya dari keprihatinan hati saja, melainkan dari perbuatan,” katanya
Dirinya juga menyarankan kepada KPAD untuk melakukan langkah preventif agar anak tidak terkena kekerasan. Kemudian, langkah preventif lainnya yakni memberikan hak-hak anak seperti hak bermainnya.
“Tapi hak bermain itu yang positif. Jangan nanti kita membiarkan mereka main youtube atau lainnya yang tidak dibatasi. Apalagi nanti konten-konten yang bukan hak mereka sebagai anak-anak, ini kan berbahaya,” ujar HD.
Gubernur mengungkapkan, apabila hal tersebut dibiarkan, sama saja dengan membiarkan mereka dengan kekerasan. Maka dari itu dirinya mengingatkan KPAD Provinsi Sumsel untuk melakukan sosialisasi ke lapangan dan bekerjasama dengan semua pihak seperti Posyandu dan lembaga lainnya.
“Bukan hanya fisik yang kita pikirkan melainkan juga psikologinya. Pokoknya selamat bekerja untuk yang baru dilantik,” ungkapnya
Sementara itu, Ketua KPAD Provinsi Sumsel, Eko Wirawan mengatakan, pihaknya menginginkan adanya kerjasama dengan masyarakat dan juga insan pers dalam perjalanannya nanti.
“Karena beban kami ini cuma lima komisioner akan mengawasi sekitar 2.800.000 anak di Sumsel yang tersebar di 2000-an desa,” katanya.
Pihaknya juga akan bekerjasama dengan Polda Sumsel dan pihak terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan untuk mewujudkan sekolah layak anak. Dimana, setiap sekolah harus mewujudkan delapan hak anak.
Reporter : Maulana
