BritaBrita.com,JAKARTA-Presiden Joko Widodo menyerukan pentingnya membatasi jarak sosial atau “social distancing” di tengah lonjakan kasus infeksi virus corona di Indonesia. Kasus positif virus corona telah mencapai angka 117 pada Minggu (15/3/2020).
“Kesehatan rakyat nomor satu. Yang paling penting saat ini social distancing: bagaimana kita jaga jarak, kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah,” kata Jokowi kepada media pada Minggu (15/3).
“Inilah saatnya bekerja bersama-sama. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah ini bisa tertangani dengan maksimal.”
Jokowi juga memberikan wewenang untuk menetapkan status kedaruratan suatu wilayah pada kepala daerah.
“Sebagian negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh gubernur, bupati, walikota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada.
“Setiap daerah bisa menentukan status daerahnya. Siaga darurat atau tanggap darurat bencana non alam,” katanya di Istana Bogor.
Sebelumnya, WHO meminta Indonesia untuk menerapkan sejumlah langkah termasuk menetapkan status darurat nasional di tengah meningkatnya infeksi virus corona.
Hingga Minggu (15/3), sebanyak 117 orang dinyatakan positif virus corona, atau bertambah 21 kasus baru dari sehari sebelumnya.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto, mengatakan virus ini terpantau sudah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia.
“Kalau kita lihat sebarannya, sekarang sudah melebar. Jakarta, Jawa Barat, Tangerang. Kemudian di Jawa Tengah kita sudah dapat kasus di Solo dan Yogyakarta,” ujar Ahmad Yurianto dalam konferensi pers, Sabtu (14/3) siang.
“Di Bali, Manado, Pontianak dan di beberapa tempat lain yang sekarang kita sedang tracing karena kita belum menemukan posisi yang sebenarnya di mana,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, menurut Yuri, pemerintah akan “mewaspadai, bahkan meningkatkan” upaya pelacakan, atau tracing, “lebih keras lagi”.
“Ini menjadi penting di dalam konteks perubahan respons setelah WHO mengatakan bahwa ini adalah pandemi global,” kata dia.
Dalam surat kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 10 Maret, Direktur Jenderal WHO Thedros Adhanom, meminta Indonesia melakukan sejumlah langkah termasuk, “meningkatkan tanggapan darurat termasuk pernyataan status darurat nasional.
“Sayangnya, kami melihat kasus-kasus yang tak terdeteksi atau pendeteksian yang lemah pada tahap awal wabah yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus dan kematian di beberapa negara,” tulis Adhanom tanpa merinci negara-negara yang dimaksud.
“Di daerah di mana terjadi penularan lokal yang tak terdeteksi atau pendeteksiannya lemah, WHO sangat menyarankan langkah-langkah ini.”
Melalui Twitter, Adhanom mengatakan telah melakukan kontak telepon dengan Presiden Jokowi dan menyatakan kedua belah pihak “sepakat untuk meningkatkan kerja sama” dalam menangani Covid-19.
Juru bicara presiden Fadjroel Rachman mengatakan Indonesia telah melakukan sejumlah langkah seperti yang tercantum di dalam surat itu. Namun tidak merinci apakah Indonesia akan menetapkan kondisi darurat nasional.
“Pemerintah menerbitkan Keppres No.7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menajamkan kemampuan koordinasi pemerintah dalam menangani covid-19 ini, selain Surat Edaran Menkes No HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang komunikasi penanganan Covid-19 yg berisi lima protokol serta panduan koordinasi pemerintah pusat dan daerah,” kata Fadjroel.
Sejumlah poin lain yang diminta WHO dilakukan Indonesia termasuk:
- Mendidik dan secara aktif berkomunikasi kepada masyarakat melalui saluran komunikasi dan hubungan masyarakat yang layak
- Mengintensifkan penemuan kasus, pelacakan kontak, pengawasan, karantina kontak dan isolasi kasus (yang positif)
- Memperluas pengawasan Covid-19 menggunakan sistem pengawasan penyakit pernapasan yang ada dan pengawasan berdasarkan rumah sakit (hospital-based surveillance)
- Melakukan tes suspect berdasarkan definisi WHO, baik kontak maupun pasien yang sudah dipastikan, mengetes pasien yang teridentifikasi melalui pengawasan penyakit pernapasan
Status bencana non-alam
Menindaklanjuti permintaan WHO, pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada Sabtu (14/03).
Gugus tugas itu dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang menyebut bahwa stasus wabah virus corona saat ini adalah “bencana non-alam”.
“Virus ini sudah dikategorikan pandemi global maka statusnya adalah bencana non-alam,” jelasnya.
Percepatan yang dilakukan, kata Doni, adalah dengan menerapkan manajemen penanggulangan bencana yang memberikan akses yang lebih luas dan mudah dalam pengerahan sumber daya secara terencana dan terpadu, sesuai UU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.
Dia mengatakan pemerintah daerah dapat membentuk gugus tugas dengan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Aksi nyata yang akan dilakukan adalah memperbanyak tempat pengetasan, perbanyak tool kits, memperbanyak tenaga medis serta relawan medis,” kata dia.
Amerika Serikat tetapkan kondisi darurat
Di tengah meningkatnya infeksi virus corona, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyatakan darurat nasional untuk membantu menangani wabah virus corona yang terus meningkat.
Pengumuman – “dua kata yang sangat besar”, menurut Trump – memungkinkan pemerintah federal untuk menambahkan US$50 miliar, atau sekitar Rp732 triliiun dalam dana bantuan darurat.
Langkah ini melonggarkan peraturan tentang penyediaan layanan kesehatan dan dapat mempercepat pengujian – langkah yang telah dikritik secara luas karena dianggap terlalu lambat.
Hingga kini ada 1.701 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di AS, dan setidaknya menyebabkan 40 kematian.
“Delapan minggu ke depan sangat penting,” kata Trump.
Di antara langkah-langkah yang dipertimbangkan sebagai bagian dari tanggap darurat adalah:
- Sekretaris Kesehatan AS Alex Azar dan pejabat kesehatan dapat mengesampingkan undang-undang dan persyaratan lisensi tertentu, memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada penyedia layanan kesehatan
- Rumah sakit diminta untuk mengaktifkan rencana kesiapsiagaan darurat mereka
- Sekitar 500.000 alat tes virus corona tambahan akan tersedia awal minggu depan, meskipun pihak berwenang tidak merekomendasikan tes tanpa kebutuhan yang jelas; laboratorium swasta dan pengembang vaksin akan dapat memberikan lima juta alat tes virus corona dalam sebulan, meskipun pihak berwenang tidak merekomendasikan tes untuk mereka yang tidak memiliki gejala
- Bunga atas semua pinjaman siswa harus dihapuskan sampai pemberitahuan lebih lanjut, sebagai langkah untuk meringankan beban bagi siswa karena universitas dan perguruan tinggi di seluruh negeri meliburkan aktivitas belajar-mengajar
Pada hari Jumat (13/03), Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengumumkan dia telah mencapai kesepakatan dengan Gedung Putih tentang sebuah paket untuk membantu orang yang terkena dampak wabah.
Ini termasuk cuti sakit yang dibayar dengan periode dua minggu, cuti medis hingga hingga tiga bulan, pengujian virus gratis untuk mereka yang tidak memiliki asuransi dan bantuan makanan.
seperti dilansir BBCIndonesia, Beberapa negara bagian AS telah mengambil langkah-langkah untuk membendung tingkat infeksi, termasuk melarang pertemuan besar, acara olahraga dan menutup sekolah.
Di sisi lain, larangan perjalanan Presiden Donald Trump pada 26 negara Eropa telah mulai berlaku di AS, sebagai bagian dari rencana darurat untuk mengatasi krisis virus corona.
