NASIONALOPINI

Tantangan Baru Dunia Pendidikan Indonesia

Wahyuni Widya
Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang

SETIAP tanggal 2 Mei Bangsa Indonesia memperingati Hari pendidikan Nasional (Hardiknas). Sejarah Hardiknas pun tak lepas dari sosok pejuang pendidikan di Zaman Kolonial yaitu Ki Hajar Dewantara.

Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yang memiliki nama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat ini merupakan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda.

Namun, Hari Pendidikan Nasional tidak semata-mata dimaksudkan untuk sekedar mengenang Ki Hadjar Dewantara selaku Bapak Perintis Pendidikan Nasional.

Tetapi hari Pendidikan Nasional merupakan sebuah momentum dalam menghadapi tantangan baru pendidikan yang tidak lagi mengenal batas, tempat dan waktu. Oleh karenanya pembenahan sistem pendidikan dan adaptasi bahan ajar di negeri ini menjadi keniscayaan agar dapat terhindar dari krisis yang bersifat multidimensional, mendorong peradaban serta dapat mewujudkan konsep “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Di tengah dekadensi atau merosotnya moralitas bangsa yang mencakup sebagian pemuda-pemudi, masyarakat luas termasuk politisi, birokrat dan pemimpin yang kini banyak berurusan dengan isu narkoba, korupsi, pembusukan politik, ucapan kebencian dan hoax perlu dicegah dan diatasi sejak dini.

Salah satu upaya dalam mengatasi perilaku negatif yang berpotensi merusak tatanan masa depan dalam berbangsa dan bernegara adalah, dengan mengembalikan materi ajar yang dahulu pernah dikenal sebagai “Ilmu civic” atau pengetahuan kewarganegaraan dalam rangka menumbuhkan kembali rasa patriotisme dan nasionalisme masyarakat yang saat ini semakin jauh dari harapan.

Justru sebaliknya, perkembangan pendidikan di era reformasi ini lebih mengenaskan dan memprihatinkan. Bahkan di era ini banyak korban pendidikan yang berjatuhan seperti siswa, mahasiswa, guru termasuk para orangtua pun menjadi korban daripada pendidikan di era reformasi ini. Mengapa saya bisa katakan demikian?

Banyak anak-anak yang tidak memiliki biaya hingga tidak bersekolah. Banyak lulusan SMA/MA dan sederajat lainnya harus menganggur karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Bahkan banyak lulusan SMA/MA dan sederajat yang melanjutkan ke perguruan tinggi harus menggundurkan diri dari perkuliahan karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Lalu bagaimana dengan konsep pendidikan “mencerdaskan kehidupan bangsa”?

Mungkin berkembang dari kata mencerdaskan. Banyak orang mengartikan dengan mengambil berbagai kebijakan yang dapat membuat pendidikan di Indonesia bisa berkembang.

Salah satu caranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah mengadakan Ujian Nasional (UN). Nyatanya UN bukan menciptakan generasi yang cerdas, namun menciptakan generasi yang rusak baik mentalnya maupun kerohaniaannya.

Siapa pun tidak bisa membantah kalau UN telah menciptakan generasi yang rusak moralitas. Sebagaimana bisa kita lihat beberapa fenomena kecurangan dan kejahatan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan UN hingga ditayangkan di media massa maupun media elektronik.

Kenyataannya sekarang di tengah pandemi wabah virus Covid-19, pemerintah resmi menghapus UN 2020. Keputusan yang diambil Mendikbud Nadiem Makarim setalah menggadakan rapat Komisi X DPR RI secara online.

Selain itu UN sudah tidak lagi sebagai syarat kelulusan ataupun syarat seleksi masuk ke perguruan tinggi.

Keamanan dan kesehatan siswa-siswi kita dan keamanan keluarga siswa itu, jauh lebih penting. Kalau melakukan UN di dalam tempat-tempat pengujian bisa menimbulkan resiko kesehatan.

Kita seharusnya menyadari bahwa berjuang di bawah tekanan,penjajahan dan ancaman bukanlah hal termudah. Namun, dalam kesulitan seperti inilah yang di tunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa beliau ingin adanya kemajuan pendidikan. Sehingga dalam tekanan apapun pemuda pemudi Indonesia harusnya tetap semangat menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Fenomena keburukan yang terjadi saat ini bukan saja masalah UN. Namun, yang terjadi juga adalah biaya sekolah dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.

Saya sendiri sebagai mahasiswa menyadari adanya lonjakan tinggi uang sekolah dari tahun ke tahun pada tingkat SMA se-derajat.

Bahkan bagi mahasiswa pun sama, di tengah bencana alam yang dialami Indonesia sekarang, Virus Corona atau Covid-19 ini justru banyak menimbulkan keresahan di hati mahasiswa dan para orangtua. Tetap membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan penuh namun fasilitas belajar dan ilmu yang diterima tidak diperoleh dengan penuh.

Padahal berbagai janji manis seperti adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) akan membantu meringkankan biaya sekolah dan berbagai bantuan lainnya dari para politikus. Bahkan ada juga yang mengatakan dengan adanya dan BOS maka pendidikan akan menjadi gratis.

Hingga saat ini, pendidikan gratis hanyalah janji manis saja. Realisasi dana yang dialokasikan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal ke-49, bahwa 20% dari APBN dialokasikan untuk pendidikan. Namun, kenyataanya sampai saat ini semua itu tidak benar-benar tampak dan dirasakan.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button