BritaBrita.com,Palembang-Surat Imbauan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru terkait bantuan mahasiswa Terdampak Pandemi Covid-19 ditanggapi positif.
Surat imbauan yang ditujukan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) wilayah II Sumbagsel dan Seluruh Perguruan Tinggi di Sumsel sedikit banyaknya dapat mengurangi bebab mahasiswa.
Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof Dr H M Sirozi langsung mengambil langkah cepat. Pihaknya dalam waktu dekat akan memberikan pengumuman bagi mahasiswa terdampak Covid-19 untuk bisa mengajukan keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Untuk besarannya kita masih menunggu Juknis dari Gubernur, apakah nanti dikurangi setengah atau seperempat atau bagaimana,” ujar Sirozi, Selasa (9/6/2020).
Ia menambahkan bahwa secara teknis memang belum diatur tentang besaran, tapi berdasarkan surat dari Gubernur Sumsel sebelumnya sudah diatur mengenai yang bisa mengajukan surat keringanan stimulus biaya UKT untuk mahasiswa.
Mulai dari mereka yang orang tuanya terkena PHK, dirumahkan dan hanya digaji setengah, sakit keras atau ada yang terinfeksi Covid-19 atau mereka yang dari para sejahtera. Mulai dari anak supir angkot, tukang ojek dan lainnya.
Namun keringan itu tak berlaku bagi anak pengusaha, anak ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD dan bagi mereka yang tak memiliki KTP Sumsel.
“Jadi bantuan stimulus UKT mahasiswa ini memang bagi mereka yang terdampak secara langsung, makanya dibuat syarat-syarat, bukan mempersulit. Supaya bantuan ini tepat sasaran, agar jangan sampai mereka yang anak pengusaha nanti dapat keringanan,” urainya.
Pihaknya mengaku sejak Maret lalu memang sudah mulai menggodok bagaimana UKT mahasiswa diberi keringanan, akan tetapi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memang butuh aturan yang jelas agar bisa dilakukan.
Bahkan menurut Sirozi, di Indonesia hanya dua provinsi yang Pemimpin Daerahnya mengajak PTN/PTS untuk memberi keringanan biaya UKT yakni Bali dan Sumsel.
“Sebenarnya kami PTN juga terdampak.
Tidaklah benar jika dimasa krisis UKT ini dana UKT tak terpakai, karena yang kurang hanya sewa listrik, PDAM saja. Kalau dosen dan karyawan, tenaga kependidikan semua diberi gaji full,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh PTN khususnya dibawah Kementerian Agama anggaran dipotong hingga Rp13 miliar. Dan ada Rp20 miliar masih di tertunda.
“Dari pemotongan dana operasional Rp13 miliar, otomatis 8 jenis kegiatan di UIN ditiadakan. Termasuk tak ada lagi kegiatan yang sifatnya workshop, pelatihan dan lainnya,” pungkasnya.
Reporter : Sugi
