BritaBrita.com,Palembang-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin, Senen Har menganggap bahwa persoalan tapal batas Palembang-Banyuasin sudah tak ada masalah. Oleh karena itu, warga di perbatasan yang masuk Banyuasin mengurus administrasi ke Banyuasin.
“Soal tapal batas sudah tak ada masalah lagi. Hal ini seiring telah dilakukannya kesepakatan peta wilayah Jakabaring dan Palembang, ditandatangani oleh Wali Kota Palembang, Bupati Banyuasin dan juga masing-masing Ketua DPRD,” ujar Sekda Banyuasin di Kantor Wali Kota Palembang, Senin (8/2/2021).
Menurutnya, penyelesaian masalah antara Palembang – Banyuasin seperti di daerah Talang Buluh, Jakabaring (Palembang, banyuasin dan OI), Tegal Binangun sudah dibahas. Dengan demikian tapal batas kewenangan setiap daerah menggunakan peta sesuai dalam PP 23/88.
“Tidak ada lagi soal tapal batas, jika kita tetap satu NKRI, tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, dengan selesainya persoalan tapal batas ini, maka masyarakat yang termasuk dalam wilayah Banyuasin dalam kepengurusan administrasinya kembali ke Banyuasin. Termasuk untuk KTP, yang masuk wilayah batas Banyuasin harus dialihkan ke Banyuasin.
“Untuk perizinan kita sudah ada kerjasama dengan DPMPTSP Kota Palembang, dan secara persuasif memberi sosialisasi seperti dengan OPI Mall setelah ada kesepakatan maka izin dan pajak kembali ke Banyuasin,” katanya.
Jalin Kerjasama
Selain itu, Palembang dan Banyuasin juga membicarakan soal penandatanganan kerjasama pembangunan di perbatasan wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin pada April 2020 lalu yang kini belum ada progres.
Ada lima kerjasama pembangunan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. “Sudah dilakukan MoU pada awal tahun lalu, akan segera ditindaklanjuti,” katanya.
Perencanaan pembangunan tersebut kerjasama beras, penanggulangan bencana, batas wilayah, persampahan dan pemakaman.
“Salah satu kerjasama yang bisa dilakukan yakni penyediaan beras untuk dibeli ASN Palembang dari beras Sedulang Setudung, seperti yang dilakukan ASN Banyuasin, 40 ton beras perbulannya,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, ada 25 bidang yang harus ditindaklanjuti untuk pembahasan kerjasama pembangunan.
Sesuai apa yang telah menjadi perencanaan awal, ada 5 bidang yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat perencanaan pembangunan kerjasama beras, penanggulangan bencana, batas wilayah, persampahan dan pemakaman.
“Detailnya akan dibahas masing-maaing OPD, termasuk soal tapal batas, memang ada banyak warga yang ada di perbatasan ingin jadi warga Palembang, camat Jakabaring bisa melakukan sosialisasi karena ini acuannya sudah ada,” katanya.
Reporter : Kamayel Ar-Razi
