BritaBrita.com, Palembang-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menyetujui dan mendukung pemekaran Kabupaten Kikim Area. Hal ini kembali ditegaskan Gubernur Sumsel, H Herman Deru (HD) saat diwawancarai di Kantor Pemprov Sumsel, Senin (15/3/2021)
HD mengatakan, pihaknya sangat mendukung adanya pemekaran kabupaten baru yaitu Kabupaten Kikim area. “Yang saya lihat bahwa Kikim Area ini ingin melakukan pemekaran karena adanya keinginan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, saya tentu mendukung hal ini,” katanya
Dirinya mendukung pemekaran tersebut dikarenakan pembentukan Kabupaten Kikim Area ini dapat mempercepat akselerasi pembangunan karena rentang kendali yang begitu mudah dan dekat.
“Ya, saya akan mendukung hal ini dalam proses administrasi yang dibutuhkan. Dukungan yang kita berikan dalam bentuk surat yang sudah ditindaklanjuti di kemendagri terkait permintaan untuk mempercepat ini. Apalagi persyaratan yang ada juga sudah masuk,” ujarnya.
HD mengungkapkan, Kikim Area merupakan salah satu wilayah yang sudah sangat terkenal dan menjadi sorotan karena banyaknya putra-putra terbaik yang berasal dari daerah ini.
“Pembentukan kabupaten bukan karena ukuran keluasan melainkan karena proporsinya. Dan Mudah-mudahan ini menjadi trendsetter bagi yang lain atas kelegowoan bupatinya,” ungkapnya
Sementara itu, Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Kikim Area, Drs H H Chozali Hanan mengatakan, pihaknya mendapatkan dukungan dari gubernur dalam pertemuan tersebut. Dengan demikian memastikan, Pemprov Sumsel berada dalam semangat yang sama.
“Kita sudah sampaikan semua progres kepada gubernur Sumsel termasuk hambatan yang dialami. Sehingga usulan dimulai sejak tahun 2004/2006 ini tertunda. Hasilnya, gubernur mendukung usulan ini dan bersedia memfasilitasinya ke pemerintah pusat,” katanya
Lebih lanjut diungkapkannya, untuk dapat disahkan sebagai daerah baru pihaknya sudah menyelesaikan semua kajian. Hanya terbentur soal moratorium. Bahkan saat tahun 2013, Kikim Area masuk 65 daerah yang sudah disetujui pemerintah pusat untuk menjadi DOB.
“Sekarang tinggal moratorium saja. Tahapan dan kajian untuk menjadi kabupaten baru pun semua sudah diselesaikan, sesuai Amanat Presiden. Kita juga sudah menyampaikan hasil kajian ke DPR RI Komisi 2, dan termasuk dalam 65 daerah siap dimekarkan,” ungkap Chozali
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Kikim Area, Ridwan Effendi mengatakan, pembentukan kabupaten Kikim Area ini bukan sebagai ajang mencari jabatan namun untuk mempercepat pembangunan untuk kemasyarakatan dan Pembentukan kabupaten ini merupakan dorongan dari masyarakat sejak September 2004 dan pada tahun 2013 pun telah tercantum pada moratorium pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Ada usulan daerah otonomi baru, Kikim Area urutan enam tapi karena pertimbangan atau politis sampai sekarang belum terbentuk. Dibanding kabupaten baru lain di Sumsel seperti Muratara, PALI, dan Empat Lawang, lebih dulu usulan Kikim Area,” katanya
Dijelaskannya, pada tahun 2007 telah ada usulan dari bupati Lahat dan DPRD Kabupaten serta gubernur dan DPRD Sumsel. Usulan pembentukan Kabupaten pecahan dari Kabupaten Lahat sudah diproses oleh presiden untuk daerah otonom baru. Namun di tengah perjalanannya ternyata ada moratorium sehingga prosesnya tertunda. “Sekarang diusulkan kembali untuk mendapatkan dukungan gubernur dan DPRD Sumsel karena Kabupaten sudah mengusulkan,” jelasnya
Ridwan mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan usulan dan akan melakukan penyusunan dokumen sesuai arahan gubernur dan kepala DPRD. Tujuannya yakni untuk diusulkan di rapat paripurna pada saatnya moratorium dibuka sudah siap kembali melakukan pengajuan.
“Kabupaten Lahat pun mendukung. Semua sudah mendukung. Insyaallah tidak ada permasalahan lagi. Tinggal tunggu moratorium pusat,” ungkapnya.
Reporter : Maulana
