BritaBrita.com,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana melunasi seluruh utang kepada pihak ketiga terhitung 2019/2020. Dampaknya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pun dipotong 30-50%.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pandemi Covid-19 sungguh tidak terprediksi. Awalnya sisa utang 2019 kepada pihak ketiga akan dibayarkan 2020. Namun pandemi di tahun lalu memuncak hingga saat ini.
“Pemkot berencana melunasi seluruh utang 2019/2020 sebanyak Rp218 miliar. Utang ini karena target pendapatan daerah tidak tercapai akibat pandemi tidak terprediksi,” katanya, Kamis (22/4/2021).
Dewa mengatakan, untuk melunasi utang tersebut maka TPP seluruh ASN akan dipotong 30-50 persen tanpa terkecuali. Ditargetkan akan berlaku dalam waktu dekat karena utang harus lunas tahun ini juga.
“Dalam rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) wali kota sudah mewacanakan ini, antara 30%-50%,,” katanya.
Direncanakan pemberlakuan pemotongan TPP ini sekitar bulan Mei atau Juni 2021. Kebijakan ini berlaku untuk semua tingkatan esselon, mulai dari eselon II, III dan IV.
“Tanpa terkecuali, termasuk TPP saya juga akan dipotong, mulai dari eselon II sampai staf. Semua untuk efisiensi agar dapat melunasi utang yang belum dibayarkan,” katanya.
Meskipun begitu, pemangkasan TPP tidak akan mampu melunasi seluruh utang yang didominasi proyek infrastruktur Pekerjaan Umum juga Penataan Ruang Kawasan Permukiman.
Oleh karenanya selain itu, efisiensi juga dilakukan dalam operasional di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya, untuk memangkas biaya perjalanan dinas, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), biaya makan minum sampai pembelian pakaian seragam.
“Biasanya satu OPD itu ada beberapa jenis seragam, tapi ini kita hanya bolehkan satu setel saja masing-masing OPD. Kami sudah informasikan ke masing-masing OPD melalui surat edaran,” katanya.
Sebelumnya, Pemkot berencana untuk melakukan pinjaman uang ke pihak ketiga guna melunasi utang piutang. Tapi ditegaskan Dewa, bahwa hal itu belum akan diwujudkan.
“Prosesnya panjang sekarang baru wacana. Walaupun memang kita sudah sampaikan surat rencana itu. Kami lebih fokus untuk melakukan efisiensi dulu sesuai arahan walikota,” katanya.
Reporter : Kamayel Ar-Razi
