Aksi Massa di Palembang: Desak Pemerintah Sumsel Perbaiki Sistem Pendidikan
BritaBrita.com, PALEMBANG – Aksi massa yang digelar pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 di Kota Palembang berakhir ricuh.
Aksi yang berpusat di Kantor Gubernur Sumatera Selatan ini melibatkan beberapa elemen organisasi kemahasiswaan, termasuk Cipayung Plus dan Organda.
Erik Agusdiansyah, Ketua Komisariat Ek- LMND Polsri, menyoroti berbagai permasalahan dalam proses penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2024.
Menurutnya, terdapat 911 murid yang dianggap tidak layak diterima, kasus penahanan ijazah siswa akibat belum bayar uang komite, serta kriminalisasi terhadap seorang guru di SMA 18 Palembang.
“Permasalahan ini telah menciderai hak anak atas pendidikan yang layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat 1 UUD 1945,” kata Erik.
Erik meminta Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru, untuk:
1. Menegaskan agar tidak terjadi lagi penahanan ijazah dan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang melakukannya.
2. Membubarkan Komite sekolah dan melakukan audit terhadap penggunaan dana komite di Sumatera Selatan.
3. Mengusut tuntas oknum-oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) di Sumsel.
Erik juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program sekolah rakyat yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat luas, terutama mereka yang kurang mampu.
“Negara menjamin pendidikan yang layak bagi setiap warga negara. Kami berharap agar situasi darurat pendidikan di Sumatera Selatan segera diatasi demi masa depan anak negeri,” tutup Erik.(bl)
