BŕitaBrita.com, JAKARTA – Bank Dunia melaporkan bahwa sekitar 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,91 juta jiwa dari total 285,1 juta penduduk masih tergolong miskin berdasarkan standar negara berpendapatan menengah ke atas.
Laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 menyebutkan bahwa angka kemiskinan ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2023 yang mencapai 61,8%.
“Permintaan domestik yang kuat telah membantu menjaga stabilitas ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” demikian pernyataan Bank Dunia dalam laporan tersebut.
Garis Kemiskinan
Bank Dunia menggunakan acuan garis kemiskinan untuk negara upper middle income sebesar US$6,85 per kapita per hari atau setara dengan Rp115.080 per orang per hari.
Berdasarkan standar ini, Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
“Indonesia telah masuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas sejak 2023, dengan pendapatan nasional bruto (GNI) sebesar US$4.580 per kapita,” demikian pernyataan Bank Dunia.
Perbandingan dengan Negara Tetangga
Indonesia berada di posisi kedua tertinggi setelah Laos sebesar 68,5%. Adapun Malaysia hanya memiliki tingkat kemiskinan 1,3%, Thailand 7,1%, Vietnam 18,2%, dan Filipina 50,6%.
Proyeksi Penurunan Kemiskinan
Bank Dunia memproyeksikan penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun mendatang, yaitu menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.
Namun, percepatan pertumbuhan ekonomi dinilai membutuhkan reformasi struktural guna meningkatkan potensi pertumbuhan dan mengurangi risiko ekonomi yang terlalu panas (overheating).
“Percepatan pertumbuhan ekonomi dinilai membutuhkan reformasi struktural guna meningkatkan potensi pertumbuhan dan mengurangi risiko ekonomi yang terlalu panas,” demikian pernyataan Bank Dunia.
Dengan demikian, pemerintah dan stakeholders terkait perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Tanggaan Kepala BPS:
Laporan Bank Dunia tentang Kemiskinan di Indonesia Perlu Dipahami dengan Konteks
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan klarifikasi terkait laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis oleh Bank Dunia pada April kemarin. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 60,3% dari total penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.
“Standar yang digunakan oleh Bank Dunia adalah standar internasional, sehingga hasilnya tidak serta-merta valid untuk semua negara,” ujar Amalia dalam sebuah konferensi pers.
Amalia menjelaskan bahwa Bank Dunia menggunakan standar pendapatan per kapita US$6,85 per hari, yang dibuat berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2017. “Itu adalah dengan standar upper-middle class,” tambahnya.
Perhitungan kemiskinan oleh Bank Dunia juga berbeda dengan versi BPS. BPS menghitung angka kemiskinan berdasarkan data dari masing-masing provinsi, yang kemudian diagregasi menjadi angka kemiskinan nasional.
“Standar hidup di provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup misalnya di Papua Selatan. Provinsi DKI dan Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda,” kata Amalia.
Amalia mengimbau agar publik lebih bijak dalam menanggapi laporan Bank Dunia. “Karena itu bukanlah sesuatu keharusan kita menerapkan, itu hanya referensi saja,” ujarnya.
Dengan demikian, penting untuk memahami konteks dan metodologi yang digunakan dalam laporan Bank Dunia untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia.
Dikutip: Dari berbagai sumber)
Editor: Bangun Lubis
