BANDUNG

Alih Fungsi Sekolah Jadi Pabrik, Orangtua Protes

CIANJUR, BritaBrita.com.- Ratusan warga Kampung Pasir Kalapa, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, menolak relokasi Sekolah Dasar Peuteuycondong 2, Senin 7 November 2016 yang akan dialihfungsikan jadi pabrik.

demo-orangtua-muridTerungkap bahwa pihak sekolah dan Pusat Pembinaan dan Pendidikan (Pusbindik) Kecamatan Cibeber, telah menyetujui dan menandatangani persetujuan relokasi sekolah, tetapi warga dan orangtua murid menolak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur akan mengusut kembali perizinan yang diajukan pihak perusahaan dan izin yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan pantauan “PR”, saat berada di sekolah tersebut, para orangtua murid, siswa, dan warga setempat sudah berkumpul. Penolakan masyarakat ditunjukkan dengan pemasangan spanduk dan kertas bernada protes. Bahkan para siswa pun terlibat dalam aksi tersebut. Salah seorang warga, Ani Salsiah (53) mengaku kecewa dengan pihak sekolah yang tanpa sepengetahuan warga menyetujui relokasi sekolah. Aksi protes pun dilakukan warga untuk mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur agar pendidikan anak-anak di desanya tidak terganggu.

“Kami kecewa, apalagi mau dijadiin bangunan pabrik. Anak-anak nanti sekolahnya bagaimana, orangtua di sini sama warga enggak ada yang setuju,” ucap dia.

Sekitar pukul 14.00 WIB audiensi pun dilakukan dan berlangsung selama dua jam. Melibatkan pihak sekolah, Kepala Pusbindik Kecamatan Cibeber Agus Supiandi, Kepala Sub Bagian Perencanaan BPPTPM Kabupaten Cianjur Dian Mardiana, serta Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Cianjur.

Dilansir pikiranrakyat.com, yang dikutip BritaBrita.com, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Lika Nurhayati menuturkan, akan meninjau ulang perizinan yang dimohon dan dikeluarkan. Banyaknya masalah perizinan pembangunan pabrik di Cianjur, lanjut dia, tak bisa dimungkiri. Pihaknya sudah memberikan arahan dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sebelum mengeluarkan izin, BPPTPM selaku pihak yang bertanggungjawab ada baiknya meninjau ulang lokasi yang diajukan pemohon.

“Ketika investor datang, beli tanah, terus langsung diizinkan bangun pabrik, tidak begitu. Ditinjau ulang, dampaknya seperti apa. Kalau persetujuan dari masyarakat sudah lengkap, tolong dicek kembali ke masyarakat, apakah benar atau hanya manipulasi. Jangan hanya berpegangan pada apa yang tertera di kertas. Ketika ada gejolak, berarti ada yang tidak benar,” tutur dia.(*)

Editor: Bangun Lubis

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close