PALEMBANGSUMSEL

Berantas Ilegal Drilling dan Mining, Herman Deru : Delegasikan Wewenang ke Daerah untuk Tutup Marketnya

BritaBrita.com, Palembang-Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menyatakan komitmennya untuk memberantas ilegal drilling dan ilegal mining di wilayahnya. Untuk ia mengaku berani mengambil kebijakan tegas dengan menutup marketnya.

“Saya sampaikan disini kalau kita berkomitmen memberantas ilegal driling atau ilegal mining, marketnya yang kita tutup, dari hulu sampai hilir kita tutup,” katanya kepada awak media, Rabu (13/10/2021)

Hanya saja,jelasnya, kewenangan itu tidak berada di daerah. Jika, ada di daerahnya Herman Deru menjamin kasus yang sama tidak akan terulang kembali. Sebab perlu diketahui bahwa market atau penjualan minyak dari ilegal drilling ini berada di luar Provinsi Sumsel.

“Percuma saja kalau marketnya masih ada, dan market itu tidak di provinsi ini namun di provinsi lain kadang juga di pulau lain,” tandasnya.

Lihat Juga  Aktivitas Sekolah Diliburkan, SDN 162 Banjir Sedalam 1 Meter

Dalam hal tersebut saat ini ia masih menunggu proses realisasi pendelegasian regulasi atas undang-undang nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

“Inikan semua kewenanganya di Pusat, jadi kita ini hanya mengawasi tanpa gigi, apa yang kita awasi hanya menjadi pengarah saja. Untuk melegalkan kita gak punya kewenangan hanya mengusulkan, menutup yang melanggar juga gak ada kewenanganya,” jelasnya.

Herman Deru mengaku akan bertanggung jawab sepenuhnya jika ia diberikan kewenangan.

“Kita bukan lempar batu sembunyi tangan lagi, kita bisa langsung ekesekusi. Bukan jadi pengarah saja,” ungkapnya.

Mengenai masalah ini, jelas gubernur bukan sumur tua saja yang digarap masyarakat saat ini tetapi sudah mampu membuat sumur-sumur minyak baru.

Lihat Juga  Orasi di Kantor Gubernur Berkostum Unik, Selegram Asal Palembang, Indah Rizky Ariani Minta Massa Tak Anarkis

“Saya minta semua rekan-rekan dari tingkat pemerintahan desa, pemerintah daerah, Babinsa dan Babinkamtibmas untuk memberikan informasi agar ini bisa direduksi. Reduksinya kalau izinnya sudah ada,” katanya.

Reporter : Maulana

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close