BISNIS

Komisi Uni Eropa Hapus Sawit untuk Biofuel

BritaBrita.com,JAKARTA-Komisi Uni Eropa memutuskan bahwa kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan. Karenanya, penggunaannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus.

Komisi UE telah menerbitkan kriteria untuk menentukan komoditas apa saja yang mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari undang-undang baru UE untuk meningkatkan energi terbarukan menjadi 32 persen pada 2030 mendatang.

Komisi UE berkesimpulan bahwa 45 persen dari ekspansi produksi minyak sawit sejak 2008 silam telah mengakibatkan kerusakan hutan, lahan basah atau gambut, dan pelepasan gas rumah kaca yang dihasilkan.

Persoalannya, keputusan tersebut berseberangan dengan kepentingan produsen sawit utama di dunia, seperti Indonesia dan Malaysia. Keputusan ini dianggap mengancam perjanjian dagang bebas di dunia.

Kelompok Kampanye Transportasi dan Lingkungan menuturkan pelabelan minyak kelapa sawit sebagai komoditas berbahaya menjadi tonggak penting dalam perjuangan untuk mengenali dampak iklim.

“Namun, kemenangan ini hanya sebagian karena minyak kedelai dan beberapa minyak sawit masih bisa diberi label ‘hijau’,” imbuh kelompok tersebut.

Pemerintah UE dan parlemennya memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan menerima atau menolak keputusan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan masih terus berupaya meyakinkan UE untuk mendukung produk minyak kelapa sawit dari Indonesia. Luhut bahkan sempat terbang ke Polandia untuk meyakinkan UE.

Menurut dia, Indonesia telah berupaya melakukan moratorium perluasan lahan dan evaluasi perkebunan kelapa sawit. Moratorium itu diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan, serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit .

Inpres yang diteken Joko Widodo pada 19 September 2018 itu menyebut penghentian sementara berlaku selama tiga tahun. “Kami sudah tidak membuat pelebaran (lahan sawit). Kami juga memperbaiki 41 persen lahan sawit small holder (lahan sawit milik rakyat),” imbuh Luhut.

Pemerintah sempat menyebut Uni Eropa telah melayangkan kampanye hitam atas produk sawit Indonesia. Mulanya, Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di kantor Parlemen Eropa, Perancis, awal Januari 2018 lalu.

Meskipun kebijakan itu telah direvisi dan ditunda hingga 2030. Proposal energi tersebut mengatur bahwa negara UE akan menggunakan sedikitnya 35 energi terbarukan dari keseluruhan penggunaan energi pada 2030.

Tak hanya itu, seperti dilansir CNNIndonesia,  proposal tersebut juga menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodisel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman, seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan.

Dengan begitu, penjualan serta penggunaan produk sawit di Eropa akan semakin terbatas. Padahal, Eropa selama ini menjadi importir terbesar minyak sawit Indonesia.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close