BERITA TERKINIJABODETABEKPOLITIK

Pembakaran Bendera, Gelar Perkara Oleh Polisi dan Kemarahan Umat

Status tiga orang yang diamankan polisi pascakejadian ini tetap berstatus saksi

BritaBrita.com, JAKARTA — Polda Jawa Barat dan Polres Garut telah melakukan gelar perkara terbuka kasus dugaan pembakaran bendera bertuliskan lafaz kalimat Toyyibah, atau yang dinyatakan polisi sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hasil gelar perkara polisi itu akhirnya menyatakan tidak bersalah kepada tiga orang pelaku pembakar bendera di Garut itu.

“Terhadap tiga orang anggota Banser yang membakar tidak dapat disangka melakukan perbuatan pidana karena salah satu unsur yaitu niat jahat tidak terpenuhi,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada Republika.co.id pada Kamis (25/10).

Karena itu lanjut dia. Ketiganya yakni ketua panitia dan pelaku pembakaran bendera diduga milik HTI.

Lihat Juga  Prabowo: Kalau Anies-Sandi Korupsi Saya yang Pertama Turunkan Mereka

Ia menuturkan alasan memutuskan tidak bersalah kepada tiga orang tersebut karena tidak ditemukan niat jahat. Ketiganya melakukan aksi pembakaran karena spontanitas melihat adanya bendera HTI di tengah-tengah acara peringatan Hari Santri Nasional (HSN).

“Sejak awal mereka melarang peserta membawa atribut lain selain bendera merah putih, tidak boleh membawa bendera HTI dan ISIS,” kata Dedi.

Namun yang terjadi justru ada orang yang dengan sengaja mengeluarkan bendera HTI dan mengibar-ngibarkan. Sontak saja mereka yang hadir langsung menarik mundur laki-laki tersebut dan meminta keluar dari acara HSN.

Sedangkan bendera HTI tersebut kata Dedi, langsung dibakar. Karena mereka tahu bahwa HTI merupakan organisasi yang telah dilarang di Indonesia.

“Tiga orang anggota Banser secara spontan membakar bendera tersebut dengan pertimbangan bendera tersebut adalah bendera HTI dan agar tidak digunakan lagi,” jelas Dedi.

Lihat Juga  Sandiaga Beli Ikan Salai di Palembang

Karena itu, terangnya, tindakan pembakaran tersebut adalah respon terhadap tindakan dari pembawa bendera. Sehingga polisi sekali lagi menyatakan tidak menemukan niat jahat terhadap tindakan pembakaran yang dilakukan anggota banser tersebut.

“Karena perbuatan dilakukan spontan maka tidak ada niat jahat dari ke tiga orang anggota Banser tersebut saat melakukan pembakaran, karena sebelumnya sudah ada larangan membawa bendera selain bendera merah putih,” kata Dedi.

Seperti diketahui, insiden tersebut terjadi pada saat peringatan HSN Senin (21/10) lalu. Aksi pembakaran bendera diduga milik HTI memicu kekecewaan umat  dan mendapatkan banyak kecaman.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, bendera yang dibakar dalam insiden pembakaran merupakan bendera tauhid. MUI tidak menjumpai adanya lambang Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) di bendera tersebut.

“Memang itu tidak ada HTI-nya, jadi itu kalimat tauhid. Kami melihat yang dibakar kalimat tauhid karena tidak ada simbol HTI,” kata Wakil Ketua Umum MUI Yunahar Ilyas, di kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (23/10).

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap aksi pembakaran bendera oleh oknum Banser NU dengan alasan bendera Hizbut Tahrir Indonesia pada saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat, tidak diperlebar ke mana-mana. Ia meminta masalah ini selesai dengan proporsional.

Lihat Juga  Polresta Palembang Turunkan 1.122 Personil Amankan Pilkada Serentak 2018

“Permintaan maaf sudah disampaikan, hendaknya jangan diperuncing, memperlebar ke tempat-tempat lain. Jangan diulangi hal-hal yang membuat kegaduhan semacam ini,” kata Hidayat di sela acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Solo, Surakarta, Jawa tengah, Kamis (25/10).

Sementara itu, Hidayat berharap umat Islam dalam menghadapi kasus ini bersikap proporsional. Ia juga berharap tidak membiarkan menjadi konflik yang bisa membelah umat Islam karena adanya konflik antarkelompok yang satu dengan yang lainnya.

“Ini harus kita dihindari, apalagi ada pihak yang menunggangi untuk pengalihan isu, misalnya Meikarta, data pemilihan umum, atau apa pun,,” kata Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Namun, Hidayat juga tidak ingin kasus ini hilang begitu saja, tetapi perlu dikritisi sehingga kasus seperti ini tidak terjadi kembali. “Sikap saya jelas. Ini negara hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya. Yang tidak melanggar jangan dihukum dan yang salah harus dihukum,” katanya.

Hidayat mengungkapkan bahwa bendera yang dibakar saat peringatan Hari Santri itu hanya bertuliskan kalimat “lailahaillallah” dan itu bukan dilarang. “Kalau ada tambahan Hizbut Tahrir Indonesia itu yang tidak boleh, seperti merujuk peraturan Menteri Dalam Negeri,” kata Hidayat.

Untuk itu, dia menyesalkan kejadian pembakaran itu sehingga menimbulkan kegaduhan karena menimbulkan pro dan kontra. “Tapi, ini sudah terjadi, namun jangan diperlebar,” kata Hidayat kembali mengingatkan.

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker