KolomPALEMBANGSUMSEL

Menuju Puncak Klimaks Pilkades

OLEH : Herliansyah (Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dan Ikatan Mahasiswa Empat Lawang (IMEL) Palembang)

PERHELATAN kontestasi panggung politik di tingkat desa hampir menyentuh puncak klimaks. Ada 102 Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang yang masa jabatanya akan berakhir pada tahun 2021 mendatang.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) sempat menyebarkan surat edaran yang menyebutkan tidak adanya pelaksanaan Pilkades pada tahun 2020 ini.

Sedangkan untuk tahun 2021 sendiri belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pilkades yang akan berlangsung. Namun aroma-aroma persaingan sudah terendus sedari sekarang. Berbagai persiapan dan strategi untuk menarik atensi masyarakat dari para pencalon sudah mulai nampak di permukaan.

Sosok kandidat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), bukan semata unjuk strategi dan modal yang banyak untuk menjadi calon kepala desa. Meskipun tidak ada jalur pendidikan khusus Kepala Desa dan standar pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

Namun sosok kandidat Kepala Desa butuh integritas (mutu) dan kredibilitas (pengakuan) dari masyarakat sehinga terpilihnya Kepala Desa yang potensial untuk memimpin dan memajukan suatu Desa tersebut.

Kandidat kepala desa yang dicanangkan tentunya harus memenuhi syarat sebagai pemimpin masyarakat yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan diantur lebih lanjut sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Menyoroti fenomena ajang Pilkades, amat disayangkan pada tingkat Kepala Desa saja jika dipolitisasi berdasarkan kepentingan sepihak suatu golongan dengan menyederhanakan proses seleksi calon kandidat kepala desa. Atau lebih parahnya ada perlakuan yang tidak adil pada tahap seleksi pemberkasan seperti tidak meloloskan bakal calon rival kepala desa dengan alasan tertentu secara tidak objektif.

Lihat Juga  Herman Deru: Kita Bangun 3.000 Rumah Murah untuk TNI, Polri dan ASN

Tentunya ini hanya kewaspadaan bukan tuduhan yang tidak berdasar. Namun dibalik kewaspadaan itu semua, perlu adanya proses inisiasi yang selektif agar terpilihnya kandidat Kepala Desa berdasarkan kelayakan kapabilitas dan meritokrasi (pemberian kesempatan seseorang memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi).

Pada kondisi di lapangan sendiri gejolak perseteruan antar massa pendukung sangat kentara pada kontestasi Pilkades. Karena massa setiap pendukung yang bersaing adalah orang-orang terdekat dari lingkungannya masing-masing (tetangga).

Yang tandinya satu tongkrongan di poskamling akan sungkan saling menyambangi karena beda haluan pilihan Kepala Desa. Dari sini terbentuknya pembagian masyarakat berdasarkan kiblat calon pilihanya masing-masing. Hal tersebut menjadi lumrah di kalangan masyarakat jika mendekati perhalatan kontestasi politik. Padahal ketegangan kompetisi dalam menggalang kekuatan massa harusnya dapat lebih harmonis.

Kedewasaan berpolitik harusnya dapat lebih diasah ditengah azaz demokrasi yang berlaku sudah terbilang tidak dini lagi di Indonesia.

Jangan sampai ajang mendulang suara dapat menibulkan perseteruan abadi antar kubu pendukung calon Kepala Desa. Fenomena ini perlu diantisipasi sebagai refleksi pada perhalatan kontestasi panggung politik tingkat bawah (Pilkades) sebelum-sebelumnya. Ajang persaingan hanya sementera untuk mendapatkan kursi kedudukan sebagai orang pertama di suatu desa tersebut. Terlepas setelah terpilihnya pemipmpin masyarakat tersebut, terlebih untuk tim pemenagan, harus dapat kembali plural (majemuk).

Berikunya adalah menilik ongkos menuju kursi utama dalam ajang Pilkades. Bicara finansial dalam kontestasi politik nilainya sangat krusial. Kopi, rokok, kudapan, bahkan sampai dengan makan, merupakan kebutuhan pokok selama proses kampanye berlangsung. Dari kediaman sampai posko pemenangan satu diantara kebutuhan pokok tersebut tidak ada yang boleh absen.

Lihat Juga  Remaja Ditemukan Tewas Ditutupi Selimut dan Leher Diikat Slang Air

Alasan yang kuat sebagai jamuan untuk tim pemenangan dan massa yang akan berkunjung menjadi senjata yang ampuh untuk kenyamanan agar mereka menetap lebih lama. Dengan begitu kuantitas massa yang berkunjung menjadi teror bagi kubu sebelah untuk mematahkan semangatnya. Tentu peristiwa tersebut memakan biaya yang tidak sedikit.

Iya lagian itu perihal yang strategis dan normatif. Namun ongkosnya akan berkali-kali berlipat ganda pada saat menjelang pecoblosan tiba. Dari sini daya tarik calon Kepala Desa teruji. Bukan hanya cintra diri yang baik untuk menarik minat pemilih, melainkan besaran nominal amplof yang akan menentukan.

Tentu kita membicarakan oknum. Namun kebanyakan oknum yang telah terpapar membuat ongkosnya kian melonjak. Dikenal dengan `serangan fajar` bukan semata kandidat Kepala Desa yang dipermasalahakan disini. Petuanya `tidak akan ada asap kecuali ada api yang membakar` maka jika disandingkan tidak akan ada amplof selain ada oknum yang akan menerimanya. Bahkan lebih disayangakan jika ada oknum yang memintanya.

Tulisan ini dibuat untuk refleksi (cerminan) bagi kita semua. Kedewasaan berpolitik berdasarkan azaz demokrasi menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mengimplementasikanya secara benar. Pegang kendalinya berada di tangan kita masing-masing. Negara telah menyediakan regulasi dan lembaga-lembaganya, kita semua yang bertanggung jawab dan memegang kendalinya. (*)

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close