NASIONALPALEMBANGSUMSEL

Atasi Kejahatan Karhutla, Walhi : Tata Kelola Lahan Harus Diperbaiki

BritaBrita.com, Palembang-Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan (Sumsel) menyikapi keras kejahatan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga menyebabkan kabut asap.Untuk itu Walhi meminta Pemerintah harus memperbaiki tata kelola lahan

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, Hairul Sobri mengatakan luasan lahan gambut di Sumsel mencapai 1,4 juta hektare. Dari luasan lahan tersebut, 900 ribu hektarenya merupakan lahan gambut dalam.

Sementara dari pantuannya, sebanyak 700 ribu hektare lahan gambut dalam sudah diberikan izin konsesi kepada perusahaan untuk dikelola.

“Kondisi tersebut membuat lahan gambut menjadi mudah terbakar. Karena kondisinya mengering hingga ke lapisan bawah,” katanya saat audiensi dengan Gubernur Sumsel, H Herman Deru, Jumat (20/9/2019).

Gubernur Sumsel, H Herman Deru saat menerima Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, Hairul Sobri di ruang tamunya, Jumat (20/9/2019)

Lebih lanjut jelasnya, pemberian izin pembukaan lahan harus dikendalikan. Meskipun izin diberikan oleh pemerintah kabupaten, namun Pemprov harus memiliki regulasi yang melarang perizinan baru di lahan gambut tersebut.

“Seperti di OKI, ada dua perusahaan baru yang izinnya dikeluarkan Bupati. Memang yang keluarkan bupati. Tapi Gubernur juga harus intervensi melakukan proses pencegahan. Jangan sampai dikeluarkan,” ujar Hairul.

Lihat Juga  10 Puskesmas Layani ISPA dan Pneumonia 24 Jam

Hairul menjelaskan, pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang mengajukan izin juga lemah. Hal ini terbukti dari ditetapkannya dua perusahaan perkebunan sebagai tersangka pembakar lahan oleh Polda Sumsel.

“Dua perusahaan  itu perusahaan baru yang diberi izin untuk mengelola hutan produksi. Tapi nyatanya ditanami sawit. Ini menandakan lemahnya fungsi pengawasan oleh pihak terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, penanganan Karhutla tidak hanya sekedar asap. Tapi juga harus ada penegakan hukum dan sanksi dengan cara pencabutan izin usaha perusahaan yang lahannya terbakar. Selanjutnya, untuk lahan gambut dalam fungsinya dikembalikan lagi dengan menanam tanaman endemik.

“Kami menyarankan agar lahan gambut dalam dipulihkan dan dilindungi misal dengan ditanami tanaman endemik dan juga kanal untuk pembasahan gambut. Tidak dengan kanal yang dibuat perusahaan yang fungsinya malah mengeringkan gambut,” ungkap Hairul

Hairul menambahkan, pihaknya meminta Pemprov Sumsel untuk memberikan respon tanggap terhadap situasi asap yang menyerang kota Palembang dan sebagian wilayah lainnya. Pembagian masker yang dilakukan juga dirasa percuma lantaran  kondisi usara saat ini sudah masuk kategori tidak sehat.

Lihat Juga  Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Bantu Korban Kebakaran

“Sesuai standar WHO harusnya standar maskernya N95 untuk kategori tidak sehat. Kalau sudah masuk kategori bahaya harusnya dilakukan pembagian oksigen,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengaku sejak dilantik 11 bulan lalu menjadi Gubernur, Ia memang menantikan kehadiran Pengurus Walhi untuk bertukar pikiran sekaligus mencari solusi terkait bencana kabut asap. Karena bahaya kabut asap ini menurutnya tak hanya mengancam kesehatan warga tapi juga keluarganya sendiri.

Karena itu untuk sebagai antisipasi jangka panjang dan  tidak selalu berulang, Ia mengajak Walhi menggelar Focus Group Discussion (FGD) secepatnya. FGD ini diharapkan dapat menghadirkan semua pihak yang terlibat seperti organisasi pemerhati lingkungan, masyarakat, perusahaan dan Pemda meliputi Bupati dan Wali Kota se Sumsel.

“Setiap tahun selalu itu-itu saja, Karhutla tetap terjadi di Muba, OKI dan OI. Saya pikir kita perlu menggelar FGD secepatnya. Bila perlu kita undang Menteri KLHK. Karena jujur saya tidak happy dengan kejadian ini,” tegasnya.

Reporter : Maulana

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close