PALEMBANGSUMSEL

Massa Gruduk Kantor Wali Kota Palembang Soal Pajak PBB. Warga: Makanlah Uang Itu, Kami Nggak Ridho Dunia Akhirat

BritaBrita.com,Palembang – Warga Kota Palembang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli (AP3) melakukan aksi turun ke jalan mendatangi Kantor Wali Kota Palembang di Jalan Merdeka, Jumat (17/5/2019).

Warga memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai tak wajar sehingga memberatkan ekonomi warga. Massa pun menolak tegas kebijakan terhadap Pemerintah Kota Palembang dalam menaikkan tarif PBB yang mencekik rakyat itu.

“Tujuan kami, minta dibatalkan penetapan kenaikan tarif PBB serta mengembalikan hak wajib pajak yang telah terlanjur menyetor berdasarkan kebijakan tersebut,” kata Koordinator Lapangan AP3, Rubi Indiarta saat unjuk rasa di Pemkot Palembang, Jumat (17/5/2019).

Ia mengatakan, jika aksinya ini tidak mendapat respon maka akan mendesak DPRD Kota Palembang untuk segera melakukan Sidang Paripurna DPRD Kota Palembang dengan menggunakan hak interpelasi.

“Sikap kami ini sebagai wujud rasa tanggung jawab dan kesadaran kami sebagai warga kota Palembang, untuk mengawal berlangsungnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, berkeadilan serta pro rakyat,” ujarnya.

Lihat Juga  Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan Sesuai Prosedur Pencegahan Corona

Ia menambahkan, kenaikan pajak PBB tersebut sangat tak wajar. Misalkan, warga harus membayar Rp3,2 Juta diatas Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini sangat memberatkan apalagi berprofesi sebagai buruh, ada juga pensiunan dan lainnya.

“Kami akan melawan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga beban pembangunan tak bertumpu pada pajak yang harus dipikul rakyat!!. Makanya cari tim ahli untuk mencari jalan keluar,” tegasnya.

Sementara itu, Amran warga Ilir Barat 1 saat ditemui sangat keberatan atas kenaikan pajak PBB tersebut. Pasalnya, selain tak ada sosialisasi, biayanya sangat tak wajar.

“Saya tahun lalu bayar pajak PBB Rp250 ribu, eh tahun 2019 ini jadi Rp3 juta. Darimana duitnya untuk bayar. Saya harus bayar listrik, air, pajak motor dan mobil, belum lagi kebutuhan lainnya. Ini ditambah lagi pajak bumi dan bangunan yang saya nilai tak wajar dan warga lainnya juga ngomong begitu. Apalagi ini rumah tinggal, saya pensiunan. Ini memberatkan!, ” kesalnya.

Lihat Juga  Dipukul dan Ditendang Bertubi-Tubi, Arif Tewas Dikeroyok dengan Sadis

Belum lagi, Amran menilai surat tagihan pajak PBB dengan nilai fantastis itu datanya tidak akurat dan aneh. Seperti rumahnya tidak berada di jalan besar namun NJOP jadi dibesarkan. Belum lagi alamat dirinya bukan dituliskan di alamatkan objek pajaknya namun alamat yang tidak jelas.

“Saya juga dapat informasi dari yang lain bahwa ada objek pajaknya sama namun NJOP berbeda-beda. Ini kan aneh sekali,” ujarnya.

Amran pun akan sangat kecewa jika Pemkot Palembang tetap memberlakukan pajak PBB yang tak wajar tersebut. “Kalau masih tetap naik, makanlah duit pajak itu. Kami nggak ridho dunia akhirat, ” pungkasnya.

Reporter : Deni

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close