PALEMBANGSUMSEL

Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang Naik hingga Mencekik Leher. Ini Dalih Pemkot

BritaBrita.com,PALEMBANG–Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang naik drastis hingga mencekik leher. Hal tersebut membuat warganya menjerit karena dinilai tidak realistis dengan kondisi ekonomi.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang Khairul Anwar melalui Kepala Sub Bidang PBB, Apriadi mengatakan kenaikan tagihan PBB implikasi dari naiknya Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) karena menyesuaikan harga pasaran tanah di Kota Palembang.

Berdasarkan Undang-undang dasar No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kota Palembang menjadi kota kedua setelah surabaya yang mengambil alih pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun 1 januari 2014.

“Setelah dipelajari dari tahun 2008 hingga 2014 ternyata NJOP Palembang tidak pernah dilakukan penyesuaian. Permasalahan nya adalah Penyesuaian NJOP Kota Palembang berdasarkan nilai pasar yang ada di kota Palembang. Sehingga Pemkot mendadak melakukan penyesuaian di tahun 2019 secara drastis. Kita mendekati nilai pasar yang ada,” katanya di kantor BPPD Palembang, Senin (13/5/2019).

Apriadi mengatakan, kenaikan NJOP paling tinggi di Kota Palembang berada di kawasan Jalan Sudirman, yakni mencapai Rp 15 juta per meter perseginya naik dari tahun 2018 yang hanya Rp 6,1 juta.

Lihat Juga  35 Siswa SONS Palembang Diduga Keracunan Makanan Catering

“Rencananya tahun 2015 lalu Pemkot akan melakukan penyesuaian tersebut. Akan tetap masih memiliki sejumlah kekurangan sehingga penyesuaian ditunda,” sambungnya.

Ketentuan nilai NJOP sendiri ditentukan oleh kode zona Kota Palembang yang mempunyai 3000 lebih kode zona nilai tanah. Yang bertujuan membagikan dan mempetakan wilayah bumi dan bangunan di masing masing kecamatan kelurahan dan RT.

“Daerah paling tinggi NJOP-nya adalah di sekitar Kecamatan Ilir Timur I di Jalan Jenderal Sudirman dan wilayah yang merupakan kawasan Industri pusat perdagangan di Kota Palembang. Sementara terendah ada di Kecamatan Kertapati, Sematang Borang, dan Gandus. Selain nilai jual tanah, pembiayaan, dan pendapatan warga menjadi acuan perubahan,” lanjut Apriadi.

Terkait perubahan tersebut, pihaknya menargetkan PAD sebesar Rp 275,6 Miliar untuk tahun ini dengan realisasi triwulan pertama baru mencapai Rp 8 Miliar. Sementara di tahun 2018 lalu target pendapatan sebesar Rp 190 Miliar pertahun.

Ia juga menambahkan, masyarakat yang jika memang keberatan dengan jumlah PBB yang ditetapkan. BPPD membuka layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin menolak perubahan atau mengajukan pengurangan pajak dengan mengikuti sejumlah prosedur dan memenuhi syarat.

Lihat Juga  Sambut Lebaran, PT MME Bagikan 250 Paket Sembako

“BPPD terbuka bagi masyarakat, apabila keberatan diterima akan diubah oleh kepala BPPD. Jika tidak masyarakat tetap membayar apa yang sudah ditetapkan,” katanya.

Sebelumnya, banyak Warga kota Palembang terkejut dan protes keras terhadap kenaikan PBB Pemkot Palembang secara sepihak, tanpa sosialisasi dan memberatkan ekonomi.

Indah,seorang ibu rumah tangga yang datang ke kantor BPPD mengeluh karena tidak adanya pemberitahuan dari pihak pemerintah maupun RT (rukun tetangga) tempat tinggalnya.

“Ya saya terkejut, kok tiba-tiba naiknya sebesar ini, ga main main loh naiknya, saya biasanya Rp200 ribu kok ketika mau bayar jadi Rp900 ribu lebih. Bahkan ada yang lebih.  RT atau kelurahan juga tidak ada pembicaraan mengenai kenaikan PBB, harusnya masyarakat diberitahu kejelasannya, agar tidak ada kekecewaan warga” katanya.

Bahkan banyak warga mengeluhkan kondisi ekonomi yang belum membaik justru dibebankan dengan pajak yang sangat besar. “Saya ini sudah janda dan pensiun. Belum lagi bayar listrik, PAM, pajak motor dan lainnya. Ini dibebankan lagi dengan PBB yang naiknya gak kira-kira,” sesalnya.

Reporter : Tri Jumartini

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close