PALEMBANGSUMSEL

Pemprov Sumsel Mau Gunakan  Sistem Aplikasi Tertibkan Aset Daerah

BritaBrita.com, Palembang-Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel), H Mawardi Yahya membuka secara  resmi Focus Group Discussion (FGD), terkait dengan penertiban pengamanan barang aset milik Pemerintah Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis (19/9/2019).

Wagub Sumsel, H Mawardi Yahya mengatakan, dibawah kepemimpinan Gubernur H Herman Deru, Pemprov Sumsel sangat intens dan fokus dalam pengelolaan aset, terlebih setiap pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selalu terkendala masalah aset.

“Kita berkomitmen bersama kejaksaan tinggi dan jajarannya untuk membantu sepenuhnya  pengamanan aset, baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak,” katanya

Mawardi berharap, hasil dari pertemuan FGD ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkup Pemprov Sumsel untuk serius dan fokus mengenai aset  yang ada di OPD masing-masing.

Lihat Juga  Kasus Pra Diksar Menwa Unitas--Orang Tua Lapor Polisi Curiga Anaknya Dianiaya

“OPD harus serius dan terbuka dalam pengamanan aset ini. Apalagi  kita  mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali, namun selalu catatannya mengenai aset. Oleh sebab itu ke depan ini, OPD harus serius atasi masalah aset agar tahu jelas keberadaannya,” ujarnya

Mawardi menegaskan, kedepannya Pemprov Sumsel sepakat pengelolaan dan penertiban aset  menggunakan sistem aplikasi.

“Pemprov Sumsel mengajak Kejati untuk bersama membantu menyelamatkan aset bergerak maupun tidak bergerak.  Saya mengharapkan dalam waktu dekat OPD sudah menginventarisasi semua aset  dengan sistem aplikasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Dr Sugeng Purnomo mengatakan, jika ada  kesulitan dalam inventarisasi aset pihaknya siap membantu.

Lihat Juga  Wali Kota Janji Ganti KTP dan Surat Berharga Warga Korban Kebakaran Secara Gratis

“Dari aset yang telah diinventarisasi kemudian memetakan indentifikasi masalah. Karena aset yang satu dan lainnya pasti memiliki permasalahan yang berbeda . Baru setelah itu kita tentukan langkah apa yang kita ambil  apakah dengan musyawarah atau jalur hukum,” pungkasnya.

Reporter : Maulana

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close