INTERNATIONALNASIONAL

Pasal Komentar Pembaca soal Pengadilan Korup, Malaysia Denda Portal Berita Rp1,7 Miliar

BritaBrita.com,KUALALUMPUR-Pengadilan Tinggi Malaysia memutus portal berita Malaysiakini bersalah atas tuduhan menghina pengadilan melalui komentar pembaca.

Pada 2020, Kejaksaan Agung Malaysia menuduh Malaysiakini dan pemimpin redaksinya, Steven Gan, bertanggung jawab atas tuduhan penghinaan melalui lima komentar pembaca yang muncul di platform media tersebut.

Komentar berisi tuduhan korupsi di tubuh pengadilan itu dianggap merusak kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan Malaysia.

Panel Pengadilan Federal menunjukkan, enam hakim menyatakan Malaysiakini bertanggung jawab penuh karena menayangkan komentar pembaca tersebut, melawan satu yang tak sependapat. Dengan begitu, Malaysiakini didenda 500.000 ringgit atau sekitar Rp1,7 miliar.

“Pernyataan dalam kolom komentar yang telah menyebar luas itu palsu dan tercela, menuduh adanya korupsi yang tidak terbukti dan tidak benar,” kata Rohana Yusuf, hakim yang memimpin panel, dikutip dari Reuters, Jumat (19/2/2021).

Lihat Juga  Gunung Merapi Meletus, Hujan Abu Tipis Guyur Desa di Magelang

Denda tersebut lebih besar dua kali lipat dari yang diajukan jaksa yakni 200.000 ringgit.

Sementara itu Gan terbebas dari semua tuntutan. Malaysiakini dan Gan bersikeras mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan komentar dimaksud telah dihapus setelah pihaknya dihubungi polisi.

Gan sangat kecewa dengan putusan hakim yang menurutnya membebani perusahaan dalam mengontrol komentar dari pihak ketiga.

“Ini jelas akan berdampak mengerikan pada ruang publik, dalam diskusi membahas permasalahan negara ini, dan menjadi pukulan telak bagi kampanye memerangi korupsi di negara ini,” kata Gan seperti dilansir inews.id.

Malaysiakini tidak bisa mengajukan banding atas putusan tersebut, karena kasus telah disidangkan di pengadilan tertinggi Malaysia yang memliki keputusan final.

Lihat Juga  Pemkot Palembang Targetkan 1 Juta Biopori Atasi Banjir

Pengacara Malaysiakini, Malik Imtiaz Sarwar, mengatakan, putusan pengadilan ini menimbulkan tanda tanya dan merasa diperlakukukan tidak adil. Dia menyebut platform media sosial seperti Facebook dan Twitter diperbolehkan mengelola berbagai komentar pihak ketiga, sebaliknya tidak dengan Malaysiakini.

Malaysiakini merupakan portal berita yang acap kali membuat berita mengkritik pemerintahan.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close