PALEMBANGPILKADAPOLITIK

Dadang Apriyanto : Media massa yang melanggar, terancam dicabut izinnya

Bawaslu Palembang Himbau Semua Pihak Taati Aturan

BritaBrita.com Palembang.-  Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Nomor 290/Pl 015 Kpt/1671/KPU-Kot/IX/2018  tentang aturan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, dan  PKPU  Nomor 33 tentang Kampanye Pemilu, Bawaslu Kota Palembang menghimbau kepada semua pihak untuk patuh dan taat aturan.

Dadang Apriyanto Komisioner Bawaslu Kota Palembang Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Humas diruang kerjanya, Kamis (1/11) kepada Britabrita.com (AsSajidin Group) mengatakan, jika Surat Keputusan KPU yang dikeluarkan beberapa waktu lalu adalah aturan yang wajib dipenuhi oleh semua peserta pemilu.

“ Perlu di ingat, dalam Pemilu 2019 nanti hanya ada tiga peserta Pemilu. Yakni Pemilihan Presiden- Wakil Presiden (Pilpres). Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Partai peserta Pemilu. Artinya, semua Calon Legeslatif di bawah naungan partai, harus tetap satu komando dengan garis partai. Caleg, tidak bisa sembarangan mempromosikan diri, baik lewat media massa maupun spanduk, baliho dan sebagainya,” ungkap Dadang.

Perlu diketahui sambungnya, nanti bagi setiap peserta pemilu wajib menyerahkan hasil materi desain tersebut  kepada KPU untuk kemudian dicetak. Khusus untuk Caleg dari partai politik, nantinya partai yang menentukan. Semisal, partai A berikut caleg-calegnya. Itu dalam satu kesatuan materi desain.  Jadi tidak benar, jika caleg tersebut mempromosikan dirinya secara pribadi.

Lihat Juga  Tim FPI Mengaku Temukan Pengganti Facebook, WhatsApp, dan Google

Lebih jauh Dadang menjelaskan, SK KPU tentang aturan lokasi dan pemasangan alat peraga kampanye sebenarnya sudah di beritahukan pihak KPU sebelumnya. Dimana untuk Pilpres, peraga kampanye meliputi 8 buah Baliho ukuran 4×6 M, spanduk 16 buah dengan ukuran 1,15x 7 M. Partai Politik, 3 buah baliho dan Spanduk dengan ukuran yang sama. Sementara untuk DPD baliho tidak ada, yang ada hanya spanduk sebanyak 2 buah dengan ukuran 1,5×4 M.

“ Nah, untuk alat peraga tambahan, KPU punya aturan sendiri yakni, untuk Pilpres hanya 2 buah spanduk, baliho dan billboard sekota Palembang. Sementara untuk Parpol, masing-masing 3 buah kecuali  billboard. Untuk DPD sebanyak 5 buah baliho dan 10 buah spanduk. Kesemua itu pun, harus sama materinya dengan desain awal yang diserahkan ke KPU. Jadi tidak boleh semaunya,” ujarnya.

Lihat Juga  PAN dan PKS Bungkam Kasus Uang Takluk Cawapres. Andi Arief: Saya Diperintah Partai Untuk Bicara Ini

Disinggung mengenai aturan main terhadap iklan kampanye di media massa, Dadang menjelaskan bahwa, semua pihak diharapkan dapat menghargai atuaran yang telah di ditetapkan termasuk media massa. Untuk aturannya sendiri kan sudah ada jadwal, peserta pemilu boleh menggunakan media massa, namun  di bulan Maret 2019. Konsepnya pun tetap sama, tidak boleh ada unsur Sara, maupun hal-hal lain yang dapat membuat kemelut di masyarakat.  Sementara untuk penempatan lokasinya sendiri , haruslah berdasarkan arahan yang telah di tetapkan KPU. Tidak boleh menempatkan baliho, spanduk dan sebagainya di ruang publik. Seperti dipagar tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah termasuk lembaga pendidikan.

“ Bagi siapa yang melanggar akan di tertibkan termasuk juga media massa. Kalau masih nekad melanggar, ya mohon maaf terpaksa kami laporkan ke dewan pers atau jika memungkinkan akan dicabut izinnnya,” tutupnya.

Reporter : JEMMY SAPUTERA

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker