PALEMBANGPOLITIKSUMSEL

Komisioner KPU Palembang Siap Hadapi Proses Hukum

BritaBrita.com,PALEMBANG-Menyikapi ditetapkannya lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, Ketua KPU Palembang, Eftiyani angkat bicara.

Menurut Eftiyani, seluruh komisioner termasuk dirinya siap untuk mengikuti proses hukum. Dia menjelaskan, dalam proses Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada (27/4/2019) lalu di Kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah dilakukan sesuai prosedur.

Di mana dalam prosesnya, seluruh penyelenggaraan telah diketahui oleh KPU Sumsel. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang, menurut Eftiyani, sebelumnya mengajukan untuk melakukan PSL di 70 TPS.

“Dari hasil konsultasi KPU Provinsi Sumsel, kita melakukan identifikasi. Munculah di lapangan dari 70 TPS itu, 13 yang mau melaksanakan PSL, 57 yang tidak mau (melaksanakan PSL),” kata Eftiyani, Sabtu (15/6/2019).

Atas dasar tidak mengikuti petunjuk tersebut, KPU Palembang pun akhirnya dilaporkan Bawaslu ke Gakkumdu lantaran diduga melakukan pelanggaran.

Sejak dilaporkan, seluruh komisioner KPU Palembang pun telah dua kali dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik. Pada pemeriksaan terakhir, Jumat (14/6/2019), Eftiyani dan empat komisonernya langsung ditetapkan tersangka.

Lihat Juga  Sepekan, Polisi Ringkus Sembilan Bandit Jalanan

“Kami tidak berniat sedikitpun untuk menghilangkan hak suara. Bahwa apa yang kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja kami sebagai penyelenggara pemilu, dengan konsultasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi sebagai atasan kami di Sumsel,” tegasnya.

“Sebagai warga negara yang baik, kami akan ikuti proses hukum hingga selesai,” tukasnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan menilai ada kejanggalan terkait penetapan status tersangka terhadap ketua dan empat Komisioner KPU Kota Palembang, mengingat kasusnya dianggap tak cukup unsur.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi mengatakan, bahwa dugaan pihak kepolisian yang menyebut KPU Palembang tidak melaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) sehingga menyebabkan warga kehilangan hak suara adalah tidak tepat.

“Bawaslu mengusulkan PSL di 60 TPS, lalu diputuskan KPU Palembang 15 TPS, 45 sisanya tidak dilaksanakan karena memenuhi syarat, maka putusan itu sudah sesuai prosedur penyelenggaraan pemilu, jadi tidak ada niat menghilangkan hak suara,” ujar Hepriyadi, usai diperiksa sebagai saksi meringankan dalam kasus itu, selama sembilan jam.

Lihat Juga  Unsri Coret Sekolah Asal Jika Mundur Dari Beasiswa Bidik Misi

Menurutnya, PSL dilaksanakan jika TPS bersangkutan mengusulkan diri, ada pun jika usulan tersebut rekomendasi Bawaslu maka KPU Palembang menjadikannya pertimbangan mengenai kelengkapan syarat, tidak ada kewajiban untuk diikuti.

PSL tidak dilaksanakan di TPS yang direkomendasi Bawaslu karena masyarakat di TPS tersebut enggan memilih lagi atau memang sudah selesai mencoblos meskipun hanya separuh dari DPT.

Dengan demikian pelaksanaan PSL sebetulnya bukan kehendak KPU sendiri, kata dia, sehingga unsur peradilan tidak cukup dan pihaknya akan membela Ketua serta Komisioner KPU Palembang dengan mengawal kasus tersebut.

“Ini namanya proses hukum dan kami hargai, tentu Polresta Palembang punya keyakinan melalui dua alat bukti, namun kami akan membela serta mendukung KPU Palembang,” ujarnya pula.

Ia juga menegaskan kasus tersebut tidak mengubah hasil pemilu, dan pihaknya memandang status tersangka KPU Palembang adalah risiko pemilu sebagai penyelenggara.

“Semoga Allah menunjukkan mana yang benar dan salah,” demikian Hepriyadi.

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close