PALEMBANGSUMSEL

Sekda-Kepala BPPD Berpolemik Soal Manipulasi Absensi Pegawai

BritaBrita.com,Palembang-Peringatan keras yang dilayangkan Sekretaris Daerah (Sekda) kepada 60 pegawai di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang akhirnya menuai polemik. Kepala BPPD, Sulaiman Amin justru membela pegawainya dan menilai Sekda tak adil.

Menurut Sulaiman, jam kerja para pegawai BPPD dipastikan bisa sampai malam hari. Karena itu, para pegawai bisa saja melakukan manipulasi absensi atau melakukan absen finger print dengan menggunakan tangan teman sekantornya.

“Tuntutan kerja tinggi, Kadang mereka ada yang kerja sampai malam, pagi harus ke lapangan dan belum ke kantor lagi untuk absen. Dengan kondisi ini mungkin terbesit mereka untuk nitip absen. Tapi prinsipnya mereka masuk kerja. Silakan saja cek di semua OPD ada yang seperti ini,” katanya, Selasa (14/1/2020).

Sulaiman mengatakan, di balik tindakan tidak disiplin itu pihaknya sudah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 11 pajak menjadi Rp836 miliar di 2019 ini dibandingkan tahun sebelumnya Rp760 miliar.

“Pegawai kami ini banyak di lapangan, jadi kadang tidak sempat absen. Tapi pendapatan kita dalam 6 bulan kerja sudah bagus dari tahun lalu,” katanya.

Lihat Juga  Dapat Surat Peringatan, 60 Pegawai BPPD Palembang Manipulasi Absensi

Meski demikian, tindakan tegas berupa surat peringatan tetap diberikan pada para pegawainya agar tidak mengulangi hal serupa. BKPSDM pun telah mereset mesin absensi sehingga tidak akan terjadi lagi.

“Sudah direset, ditutup bahkan diawasi BKPSDM rasanya tidak mungkin lagi. Sebenarnya hal ini terjadi bukan di kita saja tapi di tempat lain juga ada,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, tidak ada pengecualian bagi 60 pegawai BPPD yang sudah diberi Surat Peringatan (SP) 1 tersebut. Harusnya, mereka langsung diberikan SP 3. Setelah nantinya diawasi, jika ada pengulangan lagi diberlakukan sanksi sedang yakni penundaan gaji berkala.

“Tugasnya sebagai penghimpun pendapatan daerah bukan alasan. Tetap masuk kerja 7.30 – 16.00. Tidak bisa ‘selonong boy’, karena defenisi disiplin tidak seperti itu,” katanya.

Oleh karenanya, dirinya telah memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengecek seluruh OPD.

“Mereka itu modusnya begini, dari lima jari itu bisa untuk beda-beda orang. Ketika sudah dua kali muncul dan ketahuan sidik jarinya di BKPSDM berbeda,” jelasnya.

Lihat Juga  Warga Banyuasin Diamuk Massa Ketahuan Curi Kartu Perdana

Selama ini mesin absensi yang digunakan di masing-masing OPD, bentuknya hanya jenis sidik jari (finger print) tanpa dilengkapi dengan kamera. Inilah yang menurut Dewa, menjadi kelemahan yang harus segera diperbaiki. Pemerintah berupaya untuk mengalokasikan anggaran penyediaan alat absensi rekam wajah.

“Kedepan kita akan lengkapi dengan mesin absensi yang juga merekam wajah, sehingga sulit untuk di manipulasi,” ujarnya.

Tindakan manipulasi data absensi, kata Dewa sebenarnya hal yang fatal dan melanggar disiplin seorang pegawai. Oleh karenanya, Pemerintah tak segan untuk memberikan sanksi, mulai dari peringatan tertulis SP 1, SP 2, hingga SP3.

“Kalau sudah tiga kali terima surat peringatan maka dampaknya akan ada penundaan pembayaran gaji berkala, penurunan pangkat sampai pemberhentian. Seperti kemarin, Surat peringatan sudah kita berikan ke yang bersangkutan,” katanya.

Ke depan, Pemkot Palembang menindak tegas dan tidak segan memberikan label tertulis bagi pegawai yang melakukan tindakan indisipliner disaat apel pagi.

“Seperti di MOS lah bentuknya, isi tulisannya ‘saya tidak disiplin’,” ujarnya.

Reporter : Kamayel Ar-Razi

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close