BritaBrita.com, Palembang-Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap masih terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) khususnya Kota Palembang.
Menyikapi hal ini, status siaga tanggap darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumsel kembali diperpanjang hingga 30 November mendatang.
Dimana sebelumnya status siaga Karhutla diperpanjang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai 10 November. Artinya, perpanjangan status siaga kurang lebih mencapai 20 hari dari biasanya pembubaran Satgas Karhutla dilakukan per 31 Oktober 2019.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru (HD) mengatakan, perpanjangan ini sejalan dengan hasil laporan BMKG Sumsel terkait anomali cuaca di Sumsel yang diluar perkiraan.
“Kita tentu masih tetap siaga ini agar berbeda dari tahun sebelumnya yang biasanya Satgas dibubarkan pada 31 Oktober,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Wilayah Sumsel, Jumat (8/11/2019).
HD menyebutkan, saat perpanjangan sebelumnya selama 10 hari dengan jumlah personil yang dikerahkan 850 personil, terlihat adanya penurunan jumlah titik hotspot. Namun, nyatanya menjelang habisnya masa perpanjangan status siaga Karhutla muncul lagi titik hotspot.
“Personil kembali muncul lagi hotspotnya. Kita menyadari bahwa kubah gambut ada disini dan muncul lagi pasca ada hujan buatan dan alami yang terjadi di Sumsel. Makanya, inilah yang akhirnya kita putuskan untuk diperpanjang,” katanya.
Dirinya pun meminta pada pihak terkait, Kapolda dan Pangdam serta lainnya untuk tidak meninggalkan lokasi melawan api.
“Soal anggaran Pemprov komitmen akan siap jadi tidak bisa hanya mengandalkan pusat saja karena ini hal-hal yang tak terduga. Jumlahnya akan tergantung dengan jumlah personil yang dikerahkan perhitungannya sama dengan yang dilakukan BNPB,” ujarnya.
Perpanjang siaga darurat ini berlaku untuk seluruh wilayah Sumsel, tetapi fokus penanganan Karhutla dan pengerahan tambahan pasukan akan dilakukan pada titik-titik tertentu saja.
“Ada tiga kabupaten yang akan difokuskan yakni, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Pali,” ujarnya.
HD menambahkan, permasalahan Karhutla ini menjadi PR bagi Pemerintah Provinsi Sumsel yang peristiwanya selalu berulang setiap tahunnya, bahkan puncaknya ada di 2015 silam.
“Karenanya opsi yang kita terapkan salah satunya pembuatan sumur bor dan sekat kanal. Tapi lebih jauh adalah bagaimana melakukan upaya pencegahan,” jelasnya.
Sementara itu, Pangdam II/SWJ, Mayjen TNI Irwan mengatakan, jumlah kekuatan pasukan yang akan dikerahkan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari Dandim dan Kapolres di lapangan. Sedangkan untuk satgas utama Karhutla sebanyak 1.512 personil masih ditempatkan di lokasi.
Pengerahan tambahan pasukan akan dilakukan setelah tanggal 10 November.
“Jumlahnya mungkin di bawah tambahan pasukan sebelum 850 personil. Ini hanya di titik-titik tertentu saja terutama di daerah seperti OKI yang ada potensi penambahan titik hotspot dan api,” ujarnya.
Pihaknya menilai peningkatan jumlah hotspot kerap terjadi ketika menjelang event-event nasional maupun Internasional yang ada di Sumsel.
“Kita tidak tahu maksudnya apa untuk mencari perhatian saja atau apa. Artinya ini ada oknum yang melakukan hal tersebut. Namun, ini data di lapangan yang diperoleh baik Gakkum, Polres dll terkait apa yang terjadi,” ujarnya..
Reporter : Maulana
