SUMSEL

Fraksi di DPRD Pagaralam Kritisi Program Wali Kota

BritaBrita.com,PAGARALAM– Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pagaralam memberikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pagaralam tahun anggaran 2019, Rabu (19/2/2020).

Dalam agenda pandangan umum fraksi tersebut,hampir seluruh fraksi memberikan koreksinya terhadap pencapaian kinerja Pemkot Pagaralam selama tahun 2019 diantaranya mengenai pencapaian pendapatan dan belanja daerah selama tahun anggaran 2019 serta kegiatan-kegiatan maupun program pemerintah daerah yang bersentuhan langsung masyarakat.

Diantaranya fraksi yang cukup keras memberikan masukan serta kritikan kepada pemerintah kota Pagaralam adalah fraksi partai Golkar dengan juru bicaranya Oliviana Arifin ST.

Dikatakan Olivia,fraksinya menyoroti program stek kopi yang menurut pihaknya masih perlu pembenahan baik tata laksana maupun adiministrasi untuk mengantisipasi permasalahan yang tidak di inginkan.

Lihat Juga  Grab Palembang Perangi Covid-19 Melalui Gerakan #KitaVSCorona

“Target rencana pembangunan walikota/wakil tahun 2021 adalah pariwisata dan pertanian maka dari itu peristiwa stek kopi harus menjadi evaluasi pemerintah terhadap kesiapan koordinasi,kesiapan data,kesiapan schedule,kesiapan administrasi untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan,”sampainya (19/02).

Senada juru bicara fraksi Grindra juga menyoroti menyoroti program stek kopi Walikota/wakil melalui dinas Pertanian walikota Pagaralam yang menurut fraksi Grindra tidak jelas pertanggung jawabannya.

“Bidang pertanian kami berharap agar perhatian terhadap bantuan-bantuan ke beberapa kelompok tani benar-benar menjadi tanggung jawab pihak terkait,salah satu contoh program stek kopi pada 2019 sampai saat hari ini kami belum mendapat info kepastian tanggung jawab pembayarannya,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui sebanyak 42 kelompok tani (Poktan) yang beranggotakan 600 orang lebih tahun sekitar September 2019 lalu mendapat program bantuan stek kopi berupa peralatan pendukung proses penyetekan serta insentif tunas hidup sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) pertunas kopi hidup.Namun kini beredar kabar bahwa program tersebut bermasalah dan gagal bayar kepada para poktan tersebut sehingga mendapat sorotan serta kritisi dari fraksi-fraksi di DPRD kota Pagaralam.

Lihat Juga  Kasus Corona Terus Bertambah, Gubernur Herman Deru Ogah Inisiatif Karantina Wilayah

Reporter : Taufik Hidayat

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close