Ini Respon Menkeu terkait IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan RI jadi 3,9 Persen
BritaBrita.com,Jakarta – Dana Moneter Internasional atau IMF kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Juli 2021, lembaga internasional itu memprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh 3,9 persen di tahun ini, atau lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 4,3 persen.
Tak hanya Indonesia, IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN yakni Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Adapun penurunan proyeksi tersebut karena adanya gelombang kedua Covid-19 yang dinilai akan menghambat mobilitas, sehingga pemulihan ekonomi diperkirakan melambat.
“Dinamika serupa juga terjadi di kelompok Asean-5, di mana gelombang infeksi baru-baru ini menyebabkan hambatan aktivitas,” tulis IMF dalam laporannya yang dikutip, Rabu, 28 Juli 2021.
Adapun untuk tahun 2022, IMF merevisi angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi membaik, dari 5,8 persen menjadi 5,9 persen. Sedangkan untuk tataran global, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 4,9 persen pada 2022 dan 6 persen pada tahun ini.
Lebih jauh, IMF menyoroti negara-negara yang tertinggal dalam pelaksanaan vaksinasi seperti India dan Indonesia akan menjadi negara yang paling menderita di antara G-20. Sementara itu, Inggris dan Kanada diyakini akan mendapatkan efek ringan dari dampak penyebaran virus Covid-19 varian baru.
“Asumsi utamanya adalah varian baru ini 50 persen lebih menular daripada varian alpha, bahwa kemanjuran vaksin tetap sama terhadap virus baru ini dan bahwa vaksin akan digunakan seperti yang diharapkan di baseline, tetapi keraguan vaksin itu pada akhirnya akan membatasi jumlah orang yang divaksinasi,” kata IMF.
IMF juga melihat peningkatan infeksi menyebabkan mobilitas yang lebih rendah bahkan di banyak negara maju dan bahwa hubungan antara mobilitas dan aktivitas sama seperti yang diamati selama kuartal terakhir tahun 2020 dan kuartal pertama tahun 2021.
Adapun penurunan aktivitas atau mobilitas masyarakat yang berlarut-larut, menurut IMF, akan berisiko menimbulkan kerusakan terus-menerus pada kapasitas pasokan ekonomi. Menurut IMF, pertumbuhan global pada tahun 2021 dan 2022 lebih dari 0,8 poin persentase lebih lemah dari pada baseline.
Adapun pertumbuhan PDB di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang kira-kira 1 poin persentase di bawah baseline pada tahun 2021 dan 2022. Sementara itu, keragu-raguan vaksin dan global spillovers merugikan ekonomi maju sekitar tiga per empat poin persentase pertumbuhan PDB pada tahun 2021 dan 2022.
Pada tahun 2025, IMF memperkirakan output global masih kira-kira persen di bawah baseline, tetapi kerugian kumulatif pada tahun 2025 sangat mirip dengan apa yang ada di skenario pertama, hanya di bawah US$ 4,5 triliun. Namun distribusi kerugiannya berbeda dimana ekonomi maju menyumbang bagian yang lebih besar, dengan kerugian kumulatif lebih dari US$ 2,5 triliun.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa pemulihan ekonomi global terjadi secara tidak merata karena perbedaan kecepatan vaksinasi dan dukungan stimulus ekonomi. Indonesia ikut terdampak negatif atas hal tersebut.
Proyeksi IMF itu, menurut Febrio, sejalan dengan revisi prediksi pemerintah, yakni dalam rentang 3,7 persen sampai 4,5 persen. Pemerintah akan terus mengambil manfaat dari prospek ekonomi global yang masih kondusif, sembari terus mewaspadai risiko-risiko yang ada.
Salah satunya adalah permintaan produk ekspor yang diperkirakan masih baik seiring solidnya proyeksi pertumbuhan global menjadi peluang untuk terus mendorong kinerja manufaktur di 2021. Oleh karena itu, pemerntah Indonesia akan terus berfokus pada upaya pengendalian pandemi, melindungi kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta terus meningkatkan daya saing.
Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan di sisi kesehatan dan perlindungan sosial dengan perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021. Untuk membantu masyarakat terdampak di tengah penerapan kebijakan PPKM, seperti dilansir Tempo, APBN disiapkan untuk perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM, yang diiringi upaya percepatan penyalurannya.
“Pandemi Covid-19 memberikan ketidakpastian yang sangat tinggi terhadap ekonomi. Kita perlu sangat hati-hati dan terus menjaga disiplin pada protokol kesehatan. Kita juga belajar bahwa akselerasi vaksinasi menjadi salah satu kunci utama pengendalian kasus,” kata Febrio dalam menanggapi laporan IMF tersebut.
