BritaBrita.com, Palembang – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumsel menargetkan menurunkan 10,8 persen stunting.
Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Mediheryanto seusai dilakukan pengukuhan sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Mediheryanto yang digelar di Auditorium Bina Praja, Jum’at (11/2/2022).
Mediheryanto mengatakan, pihaknya memiliki dua target besar yang akan dilaksanakan pihaknya yaitu pertama menyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana).
Tahun lalu, angka kelahiran total mencapai 2,38. “Target terbesar kita menurunkan angka kelahiran total menjadi 2,09 tahun ini,” katanya.
Lanjutnya, target kedua adalah menurunkan prevalensi stunting di Sumsel. Angka stunting nasional dari studi status gizi Indonesia (SIGI) sebesar 27,7 persen. Pada 2024 ditarget bisa turun menjadi 14 persen.
“Di Sumsel, prevalensi stunting 2021 mencapai 24,8 persen dan 2024 harus menyamakan sesuai target nasional di 14 persen. Harus bisa menurunkan 10,8 persen. Tugas ini tidak ringan, tapi juga tidak berat jika dilakukan bersama-sama,” ujar Mediheryanto.
Mediheryanto menjelaskan, untuk pelaksanaannya, beberapa pendekatan bakal dilakukan. Pertama pendekatan gizi yang yang harus dikakukan secara terintegrasi dengan semua sektor dan multi sektor. Baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan. Serta pendekatan melalui partisipasi semua pihak.
“Dengan kesamaan visi misi semua sektor, kita yakin dan percaya bisa menurunkan angkanya menjadi 14 persen pada 2024,” jelasnya.
Lebih lanjut diungkapkannya, pendekatan terhadap keluarga yang memiliki resiko stunting juga harus dilaksanakan. Yakni kepada calon pengantin yang menikah usia muda di bawah 20 tahun dan yang anemia. Kemudian ibu hamil, balita dan ibu menyusui.
“Upaya pendekatan kepada keluarga yang berisiko harus dilakukan percepatan. 2021 lalu, BKKBN sudah memiliki 6 ribuan tim pendamping keluarga, tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sumsel. Anggotanya bidan desa, tim penggerak PKK dan kader Posyandu. Nanti akan di skrining terhadap mereka yang beresiko, treatmen sehingga bisa tuntas menghadapi keluarga yang punya resiko,” ungkap Mediheryanto.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan, perlu ada digitalisasi timbangan di Posyandu untuk benar-benar memgetahui detail berat badan anak. “Perlu ada digitalisasi timbangan untuk bisa ketahui tiap saat pertumbuhan bayi,” katanya.
Lanjutnya, sebenarnya naif jika di Sumsel ada stunting. Apalagi, Sumsel sebagai lumbung pangan nasional, sehingga pemenuhan karbohidrat seharusnya terpenuhi. Belum lagi, berbagai jenia ikan cukup banyak di Sumsel.
“Mungkin ada ketidakseimbangan makanan yang dikonsumsi, pendamping keluarga bisa menyosialisasikan misal ketika makan nasi dengan mie, itu kan sama-sama karbohidrat, perlu ada pemenuhan gizi yang lain,” ujar Deru.
Deru mengungkapkan, perlu adanya dukungan dari pendamping dan BKKBN bekerja simultan, dimana nantinya Pemprov akan menyambungkan dengan program dari pusat kepada kabupaten/kota sesuai kapasitas Gubernur sebagai koordinator di provinsi.
“Kita juga minta BKKBN berkoordinasi dengan seluruh OPD , termasuk BKOW di provinsi, GOW di kabupaten/kota dan lainnya,” ungkapnya.
Reporter : Maulana
