BritaBrita.com, Palembang – Bimbingan teknis penyusunan administrasi sekolah dalam rangka monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) digelar di Hotel Swarna Dwipa (21/7/2022).
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Dra Hj Endah Kesuma Dewi mengatakan, ini pertama pihaknya melaksanakan kegiatan ini berdasarkan permintaan dari tenaga administrasi sekolah.
Hal tersebut dikarenakan sejak SMA,SMK dan SLB pindah menjadi wewenang Dinas Pendidikan Provinsi bahkan sejak di Dinas Pendidikan kabupaten dan kota mereka tidak pernah diberikan pencerahan seperti ini.
“Jadi mereka meminta khusus untuk dilaksanakan sejenis bimtek atau pelatihan. Jadi kegiatan ini dasarnya seperti itu karena permintaan yang kedua memang dari segi administrasi belum ada keselarasan. Karena masih ada beberapa sekolah yang belum ada keselarasan dengan kita,” ujarnya.
Endah menuturkan, jadi disini dibahas terkait teknis administrasi surat. Semua yang ada di tupoksi administrasi.
“Narasumber pun kami datangkan bervariasi ada dari BPKAD terkait masalah RKAS dan aset itu kemarin. Untuk hari ini materi tentang kehumasan tadi hadir Kabag Humas Pemprov Sumsel bapak Andi. Kemudian untuk penyusunan administrasi kami datangkan Bapak Muslim dan penyusunan akreditasi sekolah itu kami dari ketua Badan Akreditasi Nasional bapak Sutarman,” katanya.
Untuk jumlah peserta, Endah mengungkapkan, berjumlah 50 orang yang berasal dari 8 kabupaten kota SMA SMK dan SLB se Sumsel.
“Untuk 9 kabupaten lagi kami langsung monev ke sekolah. Jadi masih ada sisa 9 kabupaten kota lagi, mungkin kami bagi 3 region. Karena ada banyak hal yang harus kami cek langsung ke sana terutama absensi kemudian penyusunan format-format serta Anjab S1 dan S2,” bebernya.
Menurutnya perubahan administrasi dari manual ke digital memang ada. Apalagi untuk sekolah terpencil seperti di kabupaten yang memang internetnya kurang baik seperti daerah di belakang gunung seperti di OKU Selatan dan Muratara itu memang jadi perhatian pemerintah.
“Jadi disitu harus dicek ketersediaan sarana prasarana termasuk keberadaan internet. Kalau untuk daerah Palembang region yang dekat dengan kota Palembang insya Allah itu rata-rata sudah mulai ada. Mereka menggunakan IT sehingga sudah ada tenaga IT, apalagi sekarang seluruh pelayanan itu menggunakan upload pakai aplikasi,” terangnya.
Menurut Endah, dalam melaksanakan tata administrasi secara digital, Sumber Daya Manusia (SDM) itu yang masalah pokok. Karena kadang-kadang ada sekolah yang kekurangan SDM. Selain itu, ada yang banyak SDM tapi kompetensinya yang kurang mumpuni.
Sehingga ada juga yang faktor usia, jadi mereka yang gaptek itu kadang usia mereka yang maklum yang sudah tidak mau mengeksplore lagi.
“Ditengah persoalan itu, Alhamdulillah banyak terbantu dengan tenaga honorer. Jadi tenaga honorer ini jangan dipandang sebelah mata karena mereka lebih maju dari sisi IT, itu yang sangat mendukung sekali,” ucapnya.
“Harapan kami untuk tenaga honor ini kalau bisa pemerintah memberi ruang dengan mereka atau ada penilaian atau sejenis penghargaan lah,agar mereka diangkat menjadi P3K tanpa tes. Karena pegawai ini makin lama makin menipis dan di pendidikan itu sudah mulai banyak yang berkurang karena banyak yang pensiun,” pungkasnya.
Reporter: Yanti
