Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Sebagai Presiden RI Dipertanyakan
BritaBrita.com– Netralitas Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menjadi sorotan. Banyak pihak ramai-ramai mengingatkan Jokowi untuk netral.
Jokowi pernah menyatakan bahwa dirinya mendukung semua bakal capres-cawapres pada Pilpres 2024.
“Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini,” kata Jokowi, usai menjadi inspektur di Apel Hari Santri Nasional 2023, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (22/10/2023).
Namun, banyak yang khawatir Kepala Negara berpihak ke kubu tertentu lantaran putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.
Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, dirinya turut cawe-cawe pada penyelenggaraan pemilu. Dalam situasi politik ini, mungkinkah presiden dan pemerintahannya tetap netral?
ASN dan TNI-Polri
Netralitas aparat pemerintah dipertanyakan ketika baru-baru ini terjadi pencopotan bendera PDI Perjuangan dan baliho bakal capres-cawapres PDI-P, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Kabupaten Gianyar, Bali.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan baliho tersebut pada Selasa (31/10/2023), menjelang kunjungan kerja Jokowi ke Pasar Bulan, Bali. Menurut keterangan Satpol PP setempat, penurunan atribut politik itu merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Peristiwa ini pun dipersoalkan oleh partai banteng. Bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo menilai, baliho tersebut tak semestinya diturunkan jika tak melanggar aturan.
“Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya? Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan,” kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, peristiwa ini memperlihatkan diskriminasi politik terhadap partainya.
“Terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan. Karena terjadinya politik diskriminasi,” kata Hasto saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Menanggapi hal ini, Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), serta TNI dan Polri tetap netral selama tahun politik.
“Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” ujar Jokowi saat memberi keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023), dilansir dari keterangan resmi.
Menurut Jokowi, jika keberadaan baliho itu melanggar aturan, mestinya pemerintah daerah (pemda) lebih dulu meminta izin ke pengurus partai setempat untuk memindahkan atribut-atribut politik tersebut.
“Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” katanya.
