Herman Deru, Pertanian, dan Meritokrasi ASN: Strategi Pembangunan Sumsel yang Berkelanjutan
Herman Deru, Pertanian, dan Meritokrasi ASN: Strategi Pembangunan Sumsel yang Berkelanjutan
Penulis: Bangun Lubis – Wartawan
BritaBrita.com, Palembang — Kepemimpinan Gubernur Herman Deru dinilai berhasil memberikan warna berbeda dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
Di tengah tantangan nasional, Herman Deru menunjukkan arah kepemimpinan yang kuat dengan fokus pada dua sektor strategis: penguatan ekonomi rakyat melalui pertanian dan pembenahan aparatur negara melalui sistem meritokrasi ASN.
Langkah ini mendapat sorotan positif dari berbagai kalangan pengamat. Mereka menilai, strategi ganda tersebut dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Sumsel jangka panjang.
Pertanian: Jantung Ekonomi Sumsel
Lebih dari 60 persen masyarakat Sumsel menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan rakyat.
Kondisi ini menjadikan sektor tersebut sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Herman Deru memahami dengan baik posisi strategis ini dan sejak awal pemerintahannya menjadikannya prioritas pembangunan.
Pengamat sektor pertanian, Ir. Salamah Syahabudin, MP, menilai langkah ini sangat tepat. “Pertanian Sumsel punya potensi luar biasa. Lahan subur, jaringan irigasi cukup baik, serta petani yang tangguh. Namun, tanpa keberpihakan pemerintah, potensi itu tidak akan maksimal. Herman Deru menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan ruang besar bagi petani,” ujarnya.
Salamah menambahkan, pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya pada produksi. Pemerintah perlu memperkuat rantai pasok, distribusi, hilirisasi produk, dan akses pasar. “Inilah yang sedang dilakukan Gubernur, membangun sistem pertanian yang lebih modern dan terhubung dengan pasar,” imbuhnya.
Meritokrasi ASN: Fondasi Pelayanan Publik
Selain pertanian, Herman Deru juga berhasil mengantarkan Sumsel sebagai salah satu provinsi pelopor dalam pembangunan meritokrasi ASN.
Hal itu dibuktikan dengan penghargaan sebagai Pelopor dan Peletak Pondasi Dasar Pembangunan serta Percepatan Meritokrasi Instansi Daerah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang diserahkan langsung oleh Zudan Arif Fakrulloh, pada 10 September 2025.
Pengamat sosial dan hukum, Albar Santosa Subari, menilai langkah ini bukan sekadar prestasi administratif, tapi sebuah lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan daerah. “Dengan meritokrasi, birokrasi menjadi lebih bersih dan profesional. Pengisian jabatan bukan lagi karena kedekatan, tapi berdasarkan kompetensi. Ini membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelas Albar.
Ia menegaskan bahwa meritokrasi adalah kunci mempercepat pelayanan publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. “Ketika aparatur bekerja dengan sistem yang transparan dan berbasis data, maka rakyat akan lebih terlindungi dari praktik koruptif dan birokrasi yang lamban,” tambahnya.
Daya Dorong Ekonomi Rakyat
Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan Herman Deru dinilai strategis dalam memperkuat daya tahan ekonomi daerah. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor industri besar atau investasi asing. Ekonomi rakyat, khususnya pertanian, justru menjadi penyangga utama,” ujar Amidi, SE, pengamat ekonomi Sumsel.
Amidi menilai, strategi Herman Deru untuk menjadikan pertanian Sumsel sebagai lumbung pangan nasional dan memperkuat ASN sebagai tulang punggung pelayanan publik adalah pendekatan pembangunan yang komprehensif. “Kalau petani kuat dan aparatur negara profesional, maka daerah akan stabil dan tumbuh,” tegasnya.
Pendapat senada juga disampaikan Syaparman, SE, M.Si, pengamat ekonomi lainnya. Ia menilai kombinasi pembangunan ekonomi dan meritokrasi ASN akan menciptakan ekosistem yang sehat bagi investasi daerah.
“Investor akan masuk jika melihat stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini sudah mulai terlihat di Sumsel,” ujarnya.
Dampak Jangka Panjang
Penerapan meritokrasi ASN melalui sistem SiMantans telah mengevaluasi 3.801 ASN dari berbagai jenjang jabatan. Data tersebut dipakai untuk pemetaan talenta aparatur dalam pengembangan karier jangka panjang.
Sementara di sektor pertanian, berbagai program pemberdayaan petani, pembukaan akses pasar, dan pembangunan infrastruktur penunjang terus digencarkan.
Albar Santosa menilai, jika kebijakan ini terus dijalankan konsisten, Sumsel akan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional. “Bukan hanya soal panen padi atau hasil sawit, tapi juga sistem pemerintahan yang modern dan transparan,” ujarnya.
Sementara Salamah Syahabudin menekankan pentingnya keberlanjutan. “Pertanian bukan proyek jangka pendek. Butuh kesinambungan dan perlindungan terhadap petani dari fluktuasi pasar. Di sinilah peran pemerintah sangat krusial,” katanya.
Membangun Masa Depan Sumsel
Dengan sinergi kuat antara pembangunan ekonomi rakyat dan tata kelola ASN, Sumsel berada pada jalur yang tepat menuju daerah yang tangguh dan modern. Penguatan sektor pertanian menjamin ketahanan ekonomi, sementara meritokrasi ASN menjamin kualitas pelayanan publik.
“Kalau dua pilar ini kokoh, maka Sumsel akan punya masa depan yang cerah,” tutup Syaparman.
Gaya kepemimpinan Herman Deru yang mengedepankan pendekatan langsung ke masyarakat, keberanian mengambil kebijakan strategis, dan komitmen membangun birokrasi profesional, kini mulai menunjukkan hasil. Sumsel bukan sekadar bergerak, tapi sedang melangkah mantap menuju perubahan besar.
