Memanusiakan Presiden, Memakmurkan Rakyat : Argumentasi untuk Revolusi Gaji Kepemimpinan Nasional

ANGGAP SAJA tak ada kenaikkan tunjangan DPR yang kontroversial itu, coba bayangkan sebuah headline yang membakar: “Presiden Indonesia Bergaji Rp 20 Miliar per bulan.” Reaksi spontan dari sebagian besar masyarakat akan bisa ditebak yakni gelombang kemarahan, cibiran, dan tuduhan arogan. Di sebuah negara di mana upah minimum masih diperdebatkan keras, di mana jutaan orang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok, di mana ketimpangan terasa nyata, wacana seperti ini bukan hanya dianggap tidak sensitif, tetapi hampir seperti sebuah pengkhianatan. Ia menyentuh saraf paling dasar dari keadilan sosial.

Namun, mari kita jeda sejenak dari kemarahan yang instingtif itu. Mari kita letakkan proposal yang sengaja provokatif ini di atas meja bedah analitis, jauh dari demagogi dan sentimentilisme populis. Proposal ini bukan tentang memberi hadiah atau kemewahan kepada satu individu. Ini bukan tentang keinginan Presiden untuk kaya. Ini adalah sebuah tesis strategis, yang meskipun radikal dan berisiko, berangkat dari sebuah premis sederhana yakni untuk membangun kemakmuran rakyat yang hakiki, kita membutuhkan kepemimpinan terbaik yang bisa dibeli oleh uang rakyat, dan untuk mempertahankannya, kita harus membayarnya dengan harga yang pantas.

Kita akan membedah tesis bahwa gaji paling tinggi haruslah Presiden Indonesia bukan. Ia bertanggung seluruhnya kepada rakyatnya. Baru pada pada tingkat yang lebih rendah, para pejabat kunci seperti menteri, jaksa agung, hakim agung, gubernur, bupati dan wali kota. Kita sebagai rakyat menggaji mereka bukanlah sebuah pemborosan, melainkan investasi strategis paling penting yang dapat dilakukan bangsa untuk memutus siklus kepemimpinan berkaliber rendah dan korupsi sistemik. Kita akan menelusuri logika di baliknya, menguji validitasnya dengan data dan perbandingan internasional, menghadapkannya dengan kritik-kritik paling keras, dan akhirnya, merancang sebuah blueprint yang tidak hanya mencakup kenaikan gaji, tetapi juga sistem akuntabilitas yang ketat sebagai prasyarat mutlak. Tujuannya adalah bukan untuk meyakinkan, tetapi untuk memaksa pembaca mempertimbangkan ulang hubungan antara kompensasi, kualitas kepemimpinan, dan kemakmuran nasional dalam kerangka yang benar-benar baru.

Mengapa Sang Nahkoda Perlu Dibayar Mahal ?

Argumen untuk gaji yang sangat tinggi ini tidak berdiri di ruang hampa. Ia dilandasi oleh tiga pilar teori utama: ekonomi perilaku, teori principal-agent, dan manajemen talenta.
Korupsi, pada tingkat individu, seringkali merupakan soal kalkulasi ekonomi yang dingin. Seorang pejabat melakukan pertimbangan rasional (namun keliru) antara keuntungan dari korupsi dan risiko yang ditanggungnya. Model ini memandang korupsi sebagai sebuah risiko yang dapat dikelola.

Seorang Presiden yang bergaji Rp 62 juta per bulan (data 2023) memegang kendali atas anggaran negara yang mencapai ribuan triliun rupiah. Godaan dan tekanan untuk menyalahgunakan kekuasaan itu sangatlah besar. “Opportunity cost” untuk tetap jujur menjadi sangat rendah. Mengapa menolak suap $1 juta jika gaji yang dipertaruhkan hanya setara dengan $4,000 per bulan? Nilai $1 juta itu bisa menghasilkan bunga saja sudah jauh melebihi gaji tahunannya.

Sekarang, naikkan gaji itu menjadi Rp 20 miliar per bulan (sekitar $1.3 juta). Kalkulusnya berubah secara dramatis. Opportunity cost untuk melakukan korupsi menjadi sangat tinggi. Menerima suap $1 juta sekarang menjadi tidak masuk akal. Itu hanya setara dengan kurang dari satu bulan gajinya, tetapi risikonya adalah kehilangan jabatan, kehormatan, dan aliran pendapatan yang sah dan megah untuk sisa hidupnya (ditambah pensiun yang juga harus disesuaikan). Gaji yang sangat tinggi ini berfungsi sebagai “jaminan integritas” (integrity bond). Negara pada dasarnya membeli asuransi terhadap korupsi level tertinggi dengan membayar premi yang besar. Ini membuat penyuapan menjadi sangat tidak ekonomis bagi Presiden.

Dalam teori principal-agent, rakyat (principal) mempekerjakan Presiden (agent) untuk mengelola negara atas nama mereka. Masalah utamanya adalah asimetri informasi dan konflik kepentingan. Sang agent (Presiden) selalu tahu lebih banyak daripada principal (rakyat), dan memiliki interest yang mungkin tidak sejalan.Solusi untuk masalah principal-agent adalah menyelaraskan interest kedua belah pihak melalui insentif. Bagaimana caranya menyelaraskan interest Presiden dengan interest rakyat Indonesia? Buatlah kesuksesan finansial pribadi sang Presiden bergantung secara langsung pada kesuksesan finansial negara yang ia pimpin.

Dengan gaji Rp 20 miliar per bulan, interest pribadi Presiden adalah mempertahankan jabatan itu selama mungkin dengan performa terbaik. Satu-satunya cara untuk itu adalah dengan menghasilkan kinerja ekonomi yang nyata bagi rakyat. Jika ekonomi tumbuh, rakyat makmur, maka sang Presiden akan dipandang berhasil dan berpeluang besar mempertahankan jabatannya (atau setidaknya legacy-nya). Jika ekonomi stagnan, ia akan diganti. Gaji yang sangat tinggi ini mengikat nasib sang agent secara langsung dengan kemakmuran principal. Ia tidak perlu korupsi karena kebutuhannya sudah sangat lebih dari terpenuhi, dan satu-satunya cara untuk terus menikmatinya adalah dengan membuat rakyatnya juga sejahtera.

Negara adalah korporasi terbesar. Ia membutuhkan CEO terbaik. Lihatlah gaji CEO perusahaan BUMN seperti Pertamina atau Bank Mandiri, yang bisa mencapai miliaran rupiah per bulan. Mereka mengelola aset yang nilainya pecahan dari aset yang dikelola Presiden. Lalu, mengapa kita membayar CEO negara—yang tanggung jawabnya mencakup seluruh BUMN plus segala aspek negara—dengan gaji yang bahkan mungkin lebih rendah dari anak buahnya di sektor BUMN?

Ini menciptakan distorsi pasar tenaga kerja yang parah. Talenta-talenta terbaik bangsa—para teknokrat brilian, pengusaha sukses, profesional kelas dunia—tidak akan pernah tertarik masuk politik jika harganya adalah penurunan pendapatan drastis hingga 90% atau lebih. Mereka yang masuk seringkali adalah mereka yang memiliki motivasi non-finansial yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik (kekuasaan, ideologi ekstrem, atau kesempatan untuk memperkaya diri secara ilegal), atau mereka yang secara finansial sudah sangat mapan sehingga gaji tidak relevan.

Dengan tawaran gaji Rp 240 miliar setahun, negara memasuki pasar perang talenta global. Ia bisa menarik bukan hanya pengusaha Indonesia terbaik, tetapi juga para akademisi dan profesional Indonesia sukses yang bekerja di luar negeri untuk pulang dan memimpin. Bayangkan seorang CEO sukses di Singapura atau seorang profesor ternama di Ivy League, yang digaji puluhan miliar per tahun, sekarang memiliki opsi nyata untuk memimpin bangsanya tanpa harus mengorbankan masa depan finansial keluarganya. Kita membeli pengalaman, jaringan global, dan keahlian manajerial mereka untuk diabdikan bagi Indonesia.

Belajar dari yang Terbaik

Tesis ini hanya masuk akal jika dibuktikan oleh data dan contoh nyata. Mari kita lihat bagaimana negara-negara lain menyelesaikan puzzle ini. Misalkan saja, Singapura.
Gaji pemimpin tertinggi di Singapura adalah contoh paling ekstrem dan paling sukses dari filosofi “membayar untuk menghindari korupsi dan merekrut yang terbaik”. Gaji Perdana Menteri Singapore adalah sekitar SGD 2,2 juta per tahun (sekitar Rp 25,4 miliar per tahun atau Rp 2,1 miliar per bulan). Menteri senior bisa mendapat 60% dari angka itu.

Hasil kinerjanya, Singapura konsisten menjadi salah dari negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia (USD ~88,000), negara terbersih dari korupsi (Peringkat 5 Transparency International), dan memiliki salah satu sistem pemerintahan paling efisien di planet ini. Filosofi Lee Kuan Yew, founding father-nya, berkata: “Jika Anda membayar orang dengan selangit, Anda mendapatkan orang yang sangat jujur dan sangat cakap… Jika Anda membayar mereka dengan gaji yang tidak mencukupi, Anda akan mendapatkan orang yang tidak jujur dan tidak cakap, dan Anda akan mendapat korupsi.” Bagi Singapura, gaji tinggi adalah biaya operasional yang necessary untuk menjadi negara kelas satu.

Seperti Hong Kong dan Uni Emirat Arab. Model Korporatistik
Yurisdiksi lain menerapkan logika serupa. CEO Hong Kong (Chief Executive) bergaji sekitar HKD 5,4 juta per tahun (Rp 10,2 miliar/tahun). Dubai dan Abu Dhabi dikenal memberikan kompensasi yang sangat tinggi kepada para talenta terbaik dunia untuk mengelola kekayaan dan visi mereka, menarik expertise global untuk membangun negara mereka.

Bagaimana dengan gaji Presiden Indonesia, Rp 62 juta perbulan atau Rp 744 juta pertahun.Gaji CEO Perusahaan Swasta/BUMN: Seorang CEO bank swasta besar atau perusahaan unicorn bisa dengan mudah menghasilkan Rp 5-10 miliar per BULAN dalam bentuk gaji, bonus, dan saham. Direktur Pertamina bisa mendapat kompensasi total hingga Rp 3-4 miliar per bulan.Gaji Presiden Indonesia, orang paling powerful yang mengelola anggaran Rp 2.600 triliun, hanya sekitar 1/50 hingga 1/100 dari gaji seorang CEO swasta yang mengelola perusahaan dengan nilai mungkin 1/1000 dari APBN.

Ini adalah sebuah ironi yang membingungkan. Kita mempercayakan orang yang kita bayar dengan harga “diskron” untuk mengelola aset yang paling berharga. Kita mengharapkan orang yang digaji setara dengan manajer menengah di sebuah multinasional untuk mengalahkan godaan korupsi miliaran rupiah dan membuat keputusan strategis yang membentuk nasib 270 juta orang.

Data menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah outlier dalam hal underpaying pemimpinnya secara relatif terhadap tanggung jawab dan pasar tenaga kerjanya. Singapura membuktikan bahwa membayar tinggi bisa berjalan seiring dengan pemerintahan yang bersih dan makmur. Indonesia membuktikan bahwa membayar rendah tidak otomatis menjadikan pemimpinnya lebih altruis; justru korupsi masih menjadi masalah sangat besar (Indonesia peringkat 115 di Corruption Perception Index 2023).

Akan Banyak Kritik

Sebuah argumen yang jujur harus mampu menghadapi kritiknya sendiri. Bisa saja adalah keberatan yang paling valid terhadap ide ini. “Ini Tidak Etis dan Melukai Rasa Keadilan di Tengah Kemiskinan”Ini adalah kritik terkuat dan paling berbasis emosi. Di tengah anak-anak yang stunting, guru yang digaji rendah, dan infrastruktur yang buruk, membayar satu orang dengan nilai setara dengan gaji 10.000 guru terasa seperti sebuah kemunafikan.

Jawaban, ini adalah pertukaran yang sadar antara equity (kesetaraan) dan efficiency (efisiensi). Argumennya adalah bahwa dengan “mengorbankan” equity dalam jangka pendek (ketimpangan gaji yang mencolok), kita akan mencapai efficiency yang sangat besar dalam pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan equity untuk semua dalam jangka panjang.Uang Rp 240 miliar setahun untuk gaji Presiden adalah angka yang besar, tetapi ia hanyalah 0.00009% dari total APBN 2023 (Rp 2.600 triliun). Ini adalah investasi yang sangat murah jika Presiden yang brilian dan bersih itu bisa menghemat bahkan 1% dari kebocoran anggaran (yang mencapai puluhan miliar dolar menurut beberapa studi) atau menarik investasi tambahan yang nilainya triliunan rupiah. Kita bukan memilih antara membayar Presiden atau membangun sekolah; kita memilih antara memiliki pemimpin yang mampu membangun 1000 sekolah dengan efektif versus pemimpin yang membangun 100 sekolah dengan penuh kebocoran.

Ada asumsi “Orang yang Berjiwa Pelayan Publik Tidak Butuh Uang”.Argumen ini berangkat dari idealisme bahwa memimpin adalah panggilan jiwa. Motivasi utamanya haruslah pengabdian.Jawaban, ini adalah sebuah fallacy of romanticism. Berharap bahwa semua pemimpin kita adalah orang-orang suci yang termotivasi semata oleh pengabdian adalah naif dan berbahaya. Sistem yang baik tidak bergantung pada kemuliaan individu, tetapi pada insentif yang terstruktur dengan baik. Kita perlu merancang sistem untuk manusia yang sesungguhnya—yang memiliki kebutuhan finansial, ambisi, dan keluarga untuk dinafkahi—bukan untuk malaikat yang hanya ada dalam khayalan.Lagipula, proposal ini tidak melarang orang yang altruistik untuk memimpin. Ia hanya membuka pintu untuk tipe talenta lain yang sama-sama dibutuhkan—yaitu para eksekutor brilian yang mungkin juga ingin hidup dengan nyaman—tanpa memaksa mereka untuk memilih antara pelayanan dan kesejahteraan keluarga.

“Gaji Tinggi Tidak Menjamin Tidak Korupsi” Sejarah memang menunjukkan bahwa orang yang sudah kaya pun bisa serakah. Korupsi terkadang bukan tentang kebutuhan, tapi tentang nafsu.Jawaban, ini benar. Gaji tinggi bukan jaminan (guarantee), tetapi ia adalah pencegah kuat (strong deterrent). Ia menghilangkan alasan (“saya korupsi karena gaji kecil”) dan meningkatkan risiko secara signifikan. Namun, ia harus datang sebagai paket dengan unsur lain yang akan dibahas di bagian akhir: akuntabilitas dan transparansi yang ekstrem.

Ada juga keberatan lainnya, “Ini Akan Memicu Perlombaan Menaikkan Gaji di Seluruh Lembaga”Jika Presiden naik, DPR akan menuntut naik, kemudian gubernur, dan seterusnya, sehingga menciptakan inflasi gaji pejabat yang membebani negara.Jawabanya,
Ini justru ingin memutus hubungan itu. Argumennya adalah: “Yang perlu digaji paling besar adalah Presiden, bukan DPR.” Gaji Presiden harus menjadi kelasnya sendiri, karena tanggung jawabnya yang unik dan bersifat nasional. Gaji pejabat lain bisa mengikuti formula yang lebih wajar, misalnya berdasarkan rasio tertentu dari gaji Presiden, tetapi tidak perlu sama. Kenaikan gaji ini adalah pengecualian strategis, bukan sebuah pola baru untuk semua.

Membangun Sistem Akuntabilitas

Proposal gaji Rp 20 miliar ini hanya bisa berlaku jika dan hanya jika ia dibungkus dalam sebuah paket reformasi total yang membuatnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa ini, proposal ini memang hanya akan menjadi mimpi buruk yang arogan.
Presiden yang bergaji fantastis ini harus bekerja berdasarkan Kontrak Kinerja (Performance Contract) yang sangat spesifik dengan rakyat. Kontrak ini, yang dirancang bersama oleh pakar independen dan diumumkan ke publik, akan berisi Key Performance Indicators (KPIs) yang jelas dan terukur untuk masa jabatannya.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan Presiden harus menjadi buku terbuka. Tidak hanya gaji, tetapi juga laporan pajaknya, kekayaannya, dan bahkan pengeluaran operasional kantornya harus dapat diakses secara real-time oleh publik melalui portal online. Lembaga audit independen yang super kuat harus diberikan mandat untuk memeriksa segala sesuatu tanpa pandang bulu.Presiden harus menandatangani perjanjian bahwa jika terbukti korupsi hanya satu rupiah, ia tidak hanya akan diimpeach dan dipenjara, tetapi juga akan dikenakan denda ganti rugi sebesar 10x lipat dari total gaji yang pernah diterimanya selama menjabat. Ini akan membuat konsekuensi korupsi menjadi benar-benar tidak terpikirkan.

Integritas sistem tidak bisa hanya bergantung pada Presiden. Gaji Ketua KPK, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Kapolri dinaikkan signifikan (meski tidak perlu setinggi Presiden) untuk menciptakan ekosistem kepemimpinan yang bersih dan profesional. Mereka adalah penjaga yang akan mengawasi sang Presiden.

Proposal untuk menggaji Presiden Indonesia dengan Rp 20 miliar per bulan adalah proposal yang radikal. Ia berisiko. Ia tidak populer. Namun, ia adalah sebuah proposal yang lahir dari kekecewaan yang mendalam terhadap status quo—sebuah sistem yang terus menghasilkan kepemimpinan dengan kualitas yang tidak pernah cukup untuk mengangkat Indonesia ke level yang kita semua impikan.

Argumen ini pada akhirnya adalah sebuah lompatan iman. Iman bahwa dengan berani merevisi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya—dari hubungan yang berdasarkan pada kecurigaan dan pengorbanan, menjadi hubungan yang berdasarkan pada investasi dan akuntabilitas tinggi—kita dapat memutus siklus yang menjerat kita.

Ini bukan tentang membuat Presiden menjadi raja. Ini justru sebaliknya: memanusiakannya. Mengakui bahwa dia adalah manusia yang membutuhkan insentif yang tepat untuk bekerja paling baik bagi kita semua. Ini tentang mengatakan, “Kami akan membayarmu dengan harga tertinggi, dan sebagai gantinya, kami menuntut kinerja terhebat, transparansi total, dan akuntabilitas mutlak.”

Rp 20 miliar per bulan bukanlah hadiah. Ia adalah harga untuk sebuah impian: impian akan sebuah Indonesia yang dipimpin oleh yang terbaik di antara kita, yang bebas dari godaan korupsi, dan yang memiliki semua insentif untuk membangun kemakmuran yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap orang yang diwakilinya. Itu adalah investasi yang, meski mahal harganya, mungkin jauh lebih murah daripada biaya yang terus kita tanggung akibat kepemimpinan yang biasa-biasa saja dan korupsi yang tak kunjung henti.

Pada akhirnya, pertanyaannya adalah: Apakah kita cukup berani untuk membayar harga untuk menjadi negara besar? (****editor: siera)