Dua Tahun Genosida Di Gaza, Mereka Butuh Solusi Bukan Perjanjian Damai
Penulis: Ifah Rasyidah (Penulis/Pegiat Literasi Islam)
Terhitung Sejak 07 Oktober 2023, dua tahun sudah Gaza Palestina dalam penjajahan yang tidak kunjung usai. Mereka telah mengalami kerugian terbesar sepanjang zaman. Seolah tidak ada yang bisa menghentikan.
Korban dalam jumlah besar pun berjatuhan. Tercatat hingga Mei 2025, Israel telah menjatuhkan 100.000 ton bahan peledak di Jalur Gaza atau lebih dari 100 kiloton, tujuh kali lipat bom Hiroshima (Data Tempo, 9-5-2025). Hingga Juli 2025, Israel telah menghancurkan lebih dari 88% dari total luas Jalur Gaza dan menggusur 2 juta warga Palestina (Mina News, 20-7-2025).
Mengutip Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Gaza, menyatakan bahwa 95% dari 1.245 masjid di Gaza dihancurkan. Sebanyak 38 unit Rumah Sakit menjadi sasaran. Penghancuran rumah sipil sekitar 268.000 unit rusak total.
Dan sekitar 690.000 menjadi korban kelaparan, 460 jiwa di antaranya meninggal karena kelaparan. Bantuan kemanusiaan terus dilakukan namun hanya menjadi obat penenang sementara. Mereka tetap dalam penjajahan zionis Israel.
Tanpa dukungan politik, ekonomi dan militer dari Amerika Serikat dan sekutunya sesungguhnya zionis Israel tidak memiliki kekuatan. Menurut laporan terbaru dari Al Jazeera yang diterbitkan pada 7 Oktober 2025, dukungan ini tidak hanya berupa senjata, tetapi juga bantuan finansial yang sangat besar.
Lebih dari 21,76 miliar dolar (sekitar Rp 357 triliun) telah digelontorkan Amerika Serikat untuk mendukung genosida di Palestina. Ini adalah total bantuan tahunan tertinggi Amerika Serikat untuk Israel yang pernah diberikan selama operasi militer ke Palestina.
Perjanjian Damai Bukan Solusi
PBB secara de facto telah mengakui kemerdekaan Palestina karena sekitar 142 negara anggota PBB sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Namun, pengakuan secara de jure masih harus diputuskan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, karena selama ini Amerika Serikat selalu melakukan veto atas putusan PBB. Pengakuan PBB atas Palestina secara tidak langsung melegitimasi keberadaan zionis Israel di atas tanah Palestina dengan upaya perjanjian damai Solusi Dua Negara atau “Two State Solution”
Pengakuan PBB atas negara Palestina tidak membuat zionis Israel mengurangi serangannya. Terbukti hingga Jumat (3-10-2025), Zionis Israel masih terus membombardir Gaza. Total korban meninggal sejak Oktober 2023 hingga kini mencapai lebih dari 68.000 jiwa.
Entitas zionis Israel tidak mengenal bahasa apa pun, kecuali bahasa perang. Lihat saja Badan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) yang sejak 2006 sudah mengeluarkan 45 resolusi menentang kaum Yahudi. Namun, tidak ada satu pun yang digubris. Bahkan, usulan embargo minyak ke negeri Yahudi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa antara Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, (2023) ditolak para penguasa Yordania, Qatar, Mesir, dan Arab Saudi. Dari sini jelas keberpihakan dunia Islam kepada penjajah sangat nyata.
Oleh karenanya, Solusi Dua Negara yang di tetapkan oleh PBB merupakan sebuah ilusi dan bukan solusi tuntas untuk Palestina. Zionis Israel tidak akan pernah mau berdampingan secara damai dengan umat Islam. Kalaupun solusi dua negara benar-benar terwujud, “Negara Palestina” hanya akan menjadi sebuah negara boneka yang berada di bawah kendali AS dan zionis Israel tanpa HAMAS yang selama ini melakukan perlawanan kepada Zionis Israel. Nantinya Palestina yang demikian ini tidak lagi memiliki independensi, bahkan seluruh urusan dalam dan luar negerinya akan dibawah kendali penjajah. Sekaligus tercapai pula ambisi ekonomi pihak zionis Israel dan Amerika Serikat untuk menguasai tambang minyak bumi dan gas alam di wilayah Palestina yang sangat besar.
Butuh Solusi Tuntas dengan Jihad Fii Sabilillah
Jika kita memahami fakta problem Palestina, maka akar permasalahannya adalah keberadaan entitas penjajah zionis Israel di tanah Palestina. Ini tidak bisa diselesaikan dengan Solusi Dua Negara (Two State Solution) yaitu melakukan perdamaian dengan Zionis Israel tanpa menghentikan penjahatnya yang terus-menerus melakukan pembersihan etnis di Gaza. Karena perjanjian damai tersebut yang akan menguatkan posisi zionis Israel di wilayah Palestina.
Meski saat ini aktivitas jihad defensif dilakukan rakyat Palestina dan milisi, seperti Saraya Al-Quds, Izzudin Al-Qassam, dan sayap militer partai lainnya tetap dilakukan, hal itu sangat tidak efektif mengimbangi penjajahan yang dilakukan Zionis dengan bantuan militer Amerika Serikat. Maka solusi yang harusnya diambil adalah dengan jihad dan pengiriman tentara dari negeri-negeri Muslim. Namun sangat disayangkan pemimpin-pemimpin dunia Islam berpihak pada perjanjian damai yang mengakui legitimasi Israel sebagai sebuah negara. Ini sebuah penghianat pada umat Islam dan Palestina pada khususnya.
Umat Islam wajib memahami solusi tuntas atas masalah Palestina hanyalah jihad dan perang. Maka dalam hal ini peran penting ulama dan ormas Islam untuk terus menyadarkan umat akan solusi hakiki jihad fi sabilillah dengan komando khalifah, serta urgensi mewujudkan kembali Khilafah untuk menyelesaikan konflik Palestina.
Dengan demikian, menyerukan persatuan umat Islam dan penegakan Khilafah haruslah menjadi agenda utama ulama, ormas Islam, cendekiawan, dan kaum muslim saat ini. Ini karena hanya keberadaan Khilafah yang akan melindungi kaum muslim dan menghentikan berbagai penjajahan fisik maupun nonfisik yang menimpa kaum muslim di berbagai dunia Islam.
Kebutuhan persatuan umat Islam ini sangat genting dan mendesak. Persatuan umat Islam ini yang akan membentuk kekuatan negara adidaya yang akan menjadi representasi kekuatan umat Islam secara global. Utopis? Iya, bagi mereka yang meragukan janji Nabi shalallahu alaihi wasallam akan kemenangan Islam. Wallahu a’lam.
*Ifah Rasyidah (Pegiat Literasi Islam)
