Momen HUT Kemerdekaan ke- 80 RI, Diwarnai Demontrasi.
Ada peristiwa khusus yang terjadi di saat rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke – 80, tahun ini, tidak pernah terjadi pada tahun tahun sebelumnya yaitu saat rakyat bersuka ria.
Tentu sebagai pengamat hukum dan sosial ini sangat menarik untuk dikaji secara teori kenapa hal ini terjadi.
Demonstrasi selama bulan Agustus 25 ini, sedikit dikit yang dapat kita catat minimal ada dua peristiwa yaitu Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa beserta elemen masyarakat lain yang bergabung bersama sama menyuarakan isi hari ini mereka.
Pada tanggal 25 Agustus 25 terjadi Demonstrasi di muka Gedung Majelis Permusyawatan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( MPR/DPR) yang membawa isu kekecewaan rakyat Indonesia terhadap perilaku anggota DPR RI yang dan beberapa kebijakan publik yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.
Sebelum terjadinya demo tanggal 25 Agustus 25 kemarin , kita dipertontonkan dari beberapa oknum anggota DPR RI yang bersuka ria joget bersama karena mereka mendapatkan tunjangan yang pantastis.
Belum lagi pernyataan dari wakil ketua komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatakan bahwa yang menuntut pembubaran DPR RI adalah MANUSIA TER TOLOL se dunia.
Sempat viral juga tanggapan anggota DPR RI yang lain bahwa mereka berjoget karena mereka ARTIS, dan lain sebagainya.
Di sisi lain masyarakat Indonesia menjerit karena beberapa kebijakan publik khususnya di kementerian keuangan yang menaikkan beberapa jenis pajak, Yang sebelum nya di beberapa kota kabupaten seperti Pati Jawa Tengah contohnya menaikkan PBB sampai 250 persen, akan menyusul sempat terekpost 441 persen, malah ada yang akan menaikkan sampai seribu persen.
Peristiwa peristiwa yang menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia antara lain di Sukabumi Jawa Barat, anak 4 tahun meninggal akibat kekurangan gizi sampai sampai isi perutnya hanya lah cacing akut seberat satu kilogram.
Hari ini Kamis, 28 Agustus 25 di tempat yang sama ( di depan pintu gerbang MPR/ DPR RI) buruh dari semua elemen berdatangan untuk melakukan orasi menyampaikan tuntutan mereka sebagai pekerja/ buruh.
Yang seharusnya istana rakyat tersebut ( Gedung Majelis Permusyawatan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat ( MPR/DPR) RI, adalah Simbol yang seharusnya dijaga Marwah nya oleh semua warga negara termasuk para anggota DPR RI dan MPR RI, sebagai badan legislatif yang merupakan WAKIL RAKYAT, yang bertugas untuk membangun dan memikirkan untuk memakmurkan masyarakat sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 45.
Pembukaan UUD 45 yang sakral itu berisikan cita hukum Indonesia yang terukir di dalam alinea keempat yang memuat Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara Republik Indonesia yang berdiri kokoh sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Di dalamnya terkandung salah satu adalah persoalan KEDAULATAN RAKYAT, di mana di dalam sila ke empat Pancasila mengatakan Kedaulatan ada di tangan RAKYAT yang dilakukan secara Permusyawatan/ Perwakilan.
Maknanya adalah bahwa DPR RI/ MPR RI adalah wakil rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat/ Mandataris MPR. Bukan kedaulatan yang lain.
Sehingga untuk itu kita harus kembalikan kembali tugas dan wewenang MPR RI sebagai lembaga TERTINGGI. Bukan seperti sekarang yang sejajar dengan lembaga lembaga negara yang lain.
Dengan mengembalikan tugasnya MPR RI sebagai Mandataris MPR, RI, dia berwenang mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan sesuai dengan Pancasila, UUD 45 yang semua nya terumus dalam Garis Garis Besar Haluan Negara ( GBHN).
Agar kita dapat menuju Indonesia Emas 2045.
Bukan Indonesia Bubar 2030, seperti pernah terucapkan oleh Prabowo Subianto sebelum beliau menjabat Presiden Republik Indonesia.
[30/8, 06.23] Albar Sentosa Subari Unsri: Demo tanggal 28 Agustus 25, merupakan unjuk rasa dari kalangan buruh yang menuntut perbaikan upah dan penghapusan sistem kerja outsourcing.
Sampai berakibat memakan korban jiwa satu meninggal dunia dari ojek online dan satunya masih dirawat di rumah sakit.
Belum lagi kerugian materil dan immaterial dari rakyat Indonesia. Demo terjadi di seluruh daerah di Nusantara.
Hal ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada sistem pemerintahan maupun sistem , sosial politik dan ekonomi.
